MENAKAR RELEVANSI KEBIJAKAN MENDAGRI DALAM MENYELESAIKAN MASALAH JABATAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pelantikan Hambit Bintih selaku kandidat terpilih pada pemilihan bupati kabupaten gunung mas masih belum pasti dan terus menuai kontroversi. Padahal, masa jabatan bupati hambit bintih periode 2008-2013 berakhir pada tanggal yang sama. Pro kontra pelantikan hambit bintih ini layak di kaji ulang dan mendapatkan perhatian khusus karena hal ini tidak hanya sekadar masalah pengukuhan pejabat terpilih. Lebih dari itu, ini merupakan ujian pada pemerintahan untuk menjalankan prinsip pemerintahan bebas korupsi secara konsisten dan persisten.

Secara yuridis, UU nomor 32 tahun 2004 memang membuka peluang untuk melantik kandidat terpilih sepanjang belum berstatus sebagai terdakwa. Akan tetapi apakah pengaturan prosedural layak dipertahankan dan diterapkan pada peristiwa konkrit yang vital dalam pembangunan pemerintahan kedepan? jika prosedural tetap dikedepankan, maka kiranya gerakan perlawanan memberantas korupsi akan mentah kembali.

Jika dikembalikan pada perspektif penegakan hukum, proses hukum yang tengah berlangsung pada hambit bintih adalah upaya untuk mempertahankan integritas pemilu. Perlu diingat bahwa muatan integritas pemilu mencakup akuntabilitas, transparansi, dan keterpenuhan nilai moral dan nilai luhur kandidat sehingga nantinya kandidat terpilih dapat mengemban tugas pemerintahan untuk sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. hal ini ditandai dari adanya peradilan bagi pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, mulai dari peradilan administratif hingga pidana. Oleh karena itu, keterpilihan kandidat yang bersih adalah prasyarat utama untuk menduduki jabatan kepala daerah.

Bertolak pada perspektif penegakan hukum tersebut, adalah benar jika KPK dan beberapa pihak dari LSM menentang pelantikan hambit bintih karena hambit bintih sudah tidak layak lagi untuk menduduki jabatan kepala daerah dan memiliki tendensi melakukan pelanggaran hukum. Bahkan, jika prinsip presumption of innocence dalam due process of law di terapkan dalam perkara hambit, tetap saja pelantikannya tidak dapat dibenarkan karena dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dikenal istilah quasi terdakwa. Dengan kata lain, hambit bintih dalam perkara ini tidak memiliki peluang untuk dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka.

Dalam perkembangannya, Mendagri tidak jadi melantik hambit bintih pada akhir tahun 2013 lalu. Untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah di kabupaten gunung mas, Mendagri yang sebelumnya bersikukuh untuk melantik Hambit Bintih di tahanan mengubah kebijakannya dengan meminta Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang untuk mengesahkan surat penunjukan sekretaris daerah gunung mas sebagai pelaksana harian (plh) bupati gunung mas (Kompas/311213). Kebijakan Mendagri ini layak diapresiasi karena telah keluar dari aturan hukum yang bersifat prosedural. Akan tetapi, disisi lain, kebijakan ini memiliki kelemahan tersendiri yang menyangkut tentang periode pengisian jabatan bupati oleh Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian.

Dalam hal ini, perlu ditinjau rentang waktu yang dimaksud mendagri dalam memberikan kuasa pada sekretaris daerah Kab Gunung Mas untuk menjalankan pemerintahan. Apakah akan menunggu hingga kasus suap hambit bintih diputuskan sampai in kracht karena mendagri menyebutkan bahwa kasus hambit bintih sudah masuk tahap penuntutan. Jika menunggu hingga perkara hambit bintih in kracht, jelas kekosongan jabatan kepala daerah akan menjadi semakin panjang.
Keadaan ini tentunya merugikan masyarakat dan menghambat tumbuhnya pemerintahan di kabupaten gunung mas. Selain itu, pengisian jabatan bupati oleh sekretaris daerah meskipun hanya berstatus sebagai Plh atau pelaksana harian adalah kurang tepat karena jabatan bupati dan jabatan sekretaris daerah adalah dua proporsi jabatan yang berbeda.
Hakikatnya, Sekretaris Daerah merupakan jabatan yang bersifat administratif yang disebut perangkat desa unsur staf sedangkan bupati merupakan jabatan politik. Perbedaan kedua jabatan itu terletak pada mekanisme pengangkatannya. Jabatan bupati harus diisi dengan prosedur politik (politic appointment) sedangkan jabatan sekretaris daerah harus diisi oleh pejabat-pejabat (ambtsdrager) yang terdiri atas pegawai negeri yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana mestinya. Dalam kaedah hukum tata negara, selain mengingat tugas yang diemban oleh bupati, pembedaan ini dimaksudkan agar birokrasi pemerintahan dapat berjalan stabil.

Kendalanya muncul ketika dikaitkan dengan pertanggungjawaban jabatan sekretaris daerah. Secara teknis operasional, Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD yang merupakan bagian dari kekuasaan legislatif. Adalah tidak patut jika sekretaris daerah diberikan kekuasaan juga dibidang kekuasaan eksekutif sementara ia berada dibawah kekuasaan legislatif setempat. Padahal, pemilu bupati dan wakil bupati diselenggarakan secara terpisah dari pemilihan anggota DPRD dengan tujuan agar prinsip division of power dan prinsip checks and balances dapat diterapkan juga pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. (Jimly Asshiddiqie, 2008)
Agar pemerintahan di Kabupaten gunung mas efektif, penyelesaian kekosongan jabatan ini harus segera dituntaskan. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada satupun regulasi kepemiluan yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan calon kepala daerah terpilih jika melakukan tindak pidana atau tindak pidana tertentu. Kekosongan jabatan kepala daerah karena pelanggaran kepemiluan yang dilakukan oleh kandidat terpilih memang luput oleh perhatian legislator. Keadaan ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah kekosongan hukum.

Secara teoritis, Undang-undang selalu dianggap tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hal itu menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya (Ahmad Rifai, 2010). Untuk itu, dalam kasus hambit bintih ini diperlukan peranan hakim untuk membuat hukum yang dapat diterapkan secara konkrit.

Karena peraturan yang mengatur tentang pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala daerah diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah, maka kewenangan penafsiran berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, MA dituntut menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks UU yang mengatur mengenai pelantikan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala dan atau wakil kepala daerah sehingga kekosongan hukum atau kekosongan UU tidak menjadi hambatan untuk menegakkan keadilan dan membangun kepastian hukum. Dengan demikian, Mendagri sebaiknya segera mengajukan permohonan kepada MA untuk menemukan hukum yang dapat dijadikan justifikasi untuk menentukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di kabupaten gunung mas.

(Devi Darmawan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s