LEMBAGA NOKEN: KOHESI DEMOKRATISASI LOKAL ATAU ANCAMAN INTEGRITAS PEMILU?

Intensi KPU Jayapura untuk menyeragamkan metode pemberian suara di hari pemungutan umum, khususnya pada pemilu legislatif bulan april mendatang cukup menggetarkan ruang dialektika akademisi dan juga praktisi politik. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya intensi KPU tersebut hanya mengubah metode di beberapa wilayah pemilihan, yaitu di Papua Pegunungan. Namun, Bagaimana dengan Bali? Bukankah metode pemberian suara di Bali juga serupa dengan Sistem Noken di Papua? Hal itu dapat dilihat dari pengakuan legal formal MK atas metode berbeda yang digunakan di Papua melalui Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU PROV. 030/2013 dan putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, sedangkan Bali melalui Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013.

Atas yurisprudensi MK tersebut, dapat dikatakan bahwa saat ini tedapat tiga metode pemberian suara yang sah berdasarkan sistem hukum nasional, yaitu pemberian suara “secara langsung di TPS yang diatur dalam UU Pemilu”, pemberian saura dengan “sistem noken”, dan pemberian suara dengan sistem “coblos mewakilkan” di Bali. Di Papua, metode pemilihan hampir diseluruh distrik dilakukan secara aklamasi (atau populer dengan istilah sistem noken). Sementara di Bali, metode pemilihan yang dilakukan adalah dengan cara perwakilan. Sayangnya, praktik pemberian suara dengan menggunakan metode yang berbeda sebagaimana terjadi di Papua-dan juga Bali-akhirnya menghasilkan pluralitas aturan hukum prosedural pemilu nasional. Akibatnya, perbedaan metode pemberian suara di Papua dan Bali menimbulkan tidak sistematisnya proses pemilu-nasional karena dalam satu pemilihan berlaku cara-cara pemilihan yang berbeda-beda.

Meskipun berbeda secara konsep, dari kedua metode pemilihan di daerah Bali dan Papua, dapat ditarik satu persamaan, yaitu metode pemilihan tidak dilakukan menggunakan Prinsip One Man One Person One Vote On Value (OPOVOV) sebagaimana telah dilembagakan selama era pembangunan pemerintahan demokratis. Perlu diakui bahwa pemberian suara dengan sistem noken dan perwakilan di bali melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis, yaitu prinsip langsung, bebas, dan rahasia. Oleh sebab itu, setidaknya terdapat tiga alasan atas argumen tersebut.

Dalam konteks ini, metode pemilihan umum di Papua dan Bali dianggap melanggar prinsip pemilu Pertama karena tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung; Kedua, karena, mau tidak mau kesan keterpaksaan untuk mematuhi preferensi pilihan pemimpin/kepala suku-(nya) harus diterima sebagai pilihan pribadi pemilih yang belum tentu sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip bebas pun menjadi tidak terpenuhi sehingga nilai originalitas suara tidak dapat dipenuhi; Ketiga, pemberian suara tentunya tidak akan dilakukan secara rahasia, karena didahului dengan dialog antara kepala suku dengan anggota-anggota yang dibawahinya berkaitan dengan pilihan definitif seputar pertanyaan kepada kandidat nomor berapa suara akan diberikan kelak?.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem noken dan suara perwakilan tidak menjamin keterpenuhan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi apakah dengan metode pemberian suara OPOVOV yang sudah diaplikasikan selama ini tingkat kecurangan bisa mendekati zero persen? Tidak juga. Kasus penggelembungan suara, pemberian suara lebih dari satu kali, manipulasi hasil pemilihan umum masih mewarnai tiap-tiap pemilihan umum dalam berbagai modus. Dari rekam penyelenggaraan pemilu, khususnya mulai pemilu 1999, 2004, dan yang terakhir di tahun 2009, tidak sulit untuk menemukan data yang menunjukkan jumlah pelanggaran pemilu dalam proses pemilu, khususnya pada hari pemungutan suara. Hal itu tidak hanya terjadi ditingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, yaitu dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah baik provinsi, kabupaten/kota, khususnya Papua. Manipulasi suara oleh kepala suku, intimidasi kepala adat menjadi motif kejahatan dalam prosesi pemilu di Papua, yang sangat mungkin juga ko-eksistent di Bali.

Hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengukuhan nilai-nilai lokal dalam sistem penyelenggaraan pemilu justru merusak integritas dan legitimasi pemilu serta mencederai lembaga demokrasi itu sendiri. Untuk itu, dalam rangka menguatkan desain pemilu demokratis, KPU sebaiknya segera merespon permintaan KPU Jayapura dengan mencabut keberlakuan Putusan MK yang berisi legalisasi penggunaan noken sistem di Papua dan Coblos Mewakilkan di Bali. Karena pada hakikatnya, penyeragaman (unifikasi) metode pemberian suara ini dapat menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi pluralitas hukum yang mengatur tentang metode pemberian suara.

Bahkan, secara teoritis, tidak terpenuhinya prinsip pemilu dalam proses pemilihan umum mengakibatkan pelanggaran metadata pemilu bekerja secara positif (Santoso, 2012). Artinya, sudah terjadi suatu pelanggaran prinsipil dalam pemilu itu sendiri, sehingga legitimasi yang dihasilkan bagi pejabat terpilih menjadi tidak bernilai (Anggraini, 2010). Keadaan itu akhirnya menempatkan pemilu hanya sebagai tools untuk merekayasa keabsahan ‘pemain’ tertentu untuk memperoleh kursi di pemerintahan dalam bingkai demokrasi. Atas dasar hal tersebut, intensi KPU Jayapura ini pantas dihargai dan diapresiasi sebagai upaya penyeragaman hukum lokal pada tatanan sistem hukum nasional.

Hakikatnya, metode penyeragaman ini memiliki relevansi untuk menjaga terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Terutama untuk mereduksi praktik transaksional dalam deal-deal tentang pemberian suara pada kandidat tertentu antara kepala suku dan kandidat atau tim sukses-nya. Selain itu, hal ini juga merupakan re-originalisasi hukum dan pembebasan masyarakat lokal dari interdependensi konstruksi hukum peninggalan kolonialisme yang di-claim sebagai kristalisasi tradisi budaya setempat. Untuk itu, pengembalian pengaturan tentang metode pemberian suara yang sesuai dengan konseptual penyelenggaraan sebagai upaya korektif penting untuk dilakukan segera. Artinya, penyeragaman metode ini ditujukan untuk menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi metode pemberian suara sebagaimana dilakukan di Papua dan Bali. Oleh sebab itu, demi alasan penjagaan integritas penyelenggaraan pemilu, metode penyeragaman ini memang relevan untuk dipertimbangkan dalam konstruksi prosedural penyelenggaran pemilu. Terutama jika menyinggung transaksi dalam deal-deal pemberian suara pada kandidat tertentu yang sudah umum terjadi jelang pemungutan suara.

Kesimpulannya, pemaknaan penyeragaman metode pemberian suara, harus dilepaskan dari teori legislasi hukum semata. Perspektif politik hukum sangat berperan untuk meredakan persitegangan pendapat tentang penyeragaman ini. Sebagai salah satu sendi ilmu yang menempatkan hukum sebagai keluaran dari kerja-kerja politik, penyeragaman ini harusnya dipahami tidak dalam koridor melemahkan hukum adat dan suasana kekhasan wilayah tertentu. Oleh sebab itu, seharusnya kebijakan penyeragaman ini tidak dinilai sebagai penegasian atas kondisi kita yang multikultural dan eksistensi hukum adat di wilayah tertentu, khususnya Papua dan Bali. Justru dari kebijakan ini, pemerintah secara tidak langsung sudah merefleksikan pandangannya bahwa seluruh wilayah sudah mampu setara dalam mengkonsolidasikan bangunan pemerintahan kita sesuai dengan konsepsi demokrasi substantif secara nasional.

[DEVI DARMAWAN]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s