EFEKTIFITAS PERPU MK DAN RESTORASI KEADILAN PEMILU

Perpu nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan UU MK yang baru saja diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pokoknya hanya memuat ketentuan tentang perubahan rekruitmen hakim MK dan pengawasan MK oleh Komisi Yudisial. Secara rasio legis, tindakan Presiden tersebut dapat dimaknai sebagai upaya penanggulangan segera untuk menjaga wibawa MK sebagai institusi penegak hukum.
Akan tetapi, jika di kontekstualisasikan dengan kasus yang menimpa Hakim Akil Mochtar, penerbitan Perpu ini layak dipertanyakan efektifitasnya karena kasus korupsi Akil memiliki implikasi yang besar. Terutama, mengingat peran MK sebagai satu-satunya penegak hukum pemilu dan juga sebagai pengawal konstitusi.
Tuntutan perbaikan yang muncul tidak sekadar bagaimana meminta pertanggungjawaban atas korupsi yang dilakukan oleh Akil dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa, tetapi bagaimana membenahi kesalahan yang senyatanya tercipta akibat adanya putusan MK yang diputus oleh Akil Mochtar dan hakim MK lainnya yang mungkin memiliki indikasi korupsi.
Dalam perkembangannya pun, publik semakin mempertanyakan objektivitas dan kebenaran materil atas putusan MK khususnya tentang perkara perselisihan hasil pemilu. Hal ini justru melahirkan paradigma baru yang mempertanyakan legitimasi pejabat daerah terpilih yang telah dikuatkan MK melalui putusannya. Kondisi ini, tentu tidak relevan jika diselesaikan dengan menerbitkan sebuah perpu yang hanya berisi instruksi pengawasan terhadap MK.
Mengimplementasikan sebuah Perpu dengan cakupan yang terbatas, justru akan semakin menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap penindakan pelanggaran hukum yang kemudian berkembang pada penguatan sikap skeptis masyarakat terhadap penegakan hukum dan secara khusus terhadap penyelenggaraan pemillu.
Penangkapan Akil Mochtar melalui operasi tangkap tangan menunjukkan indikasi kuat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara teoritis, sekalipun Akil Mochtar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pertanggungjawabannya bersifat pribadi, karena korupsi merupakan delik personal sehingga korupsi yang dilakukannya tidak dapat disangkut-pautkan dengan MK sebagai institusi penjaga konstitusi.
Namun, fakta menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Akil Mochtar dilakukan karena jabatan yang didudukinya, yakni selaku ketua MK merangkap hakim anggota mahkamah konstitusi yang pada saat itu memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan kepentingan ‘pelaku penyuapan’ dalam konteks pilkada.
Dengan kata lain, penyuapan kepada Akil Mochtar tidak akan dilakukan jika yang bersangkutan atas dasar kedudukan dan jabatannya tidak in charge pada perkara yang menentukan menang-kalah-nya pelaku penyuapan. Dengan demikian, posisi Akil Mochtar memiliki pengaruh langsung dalam pembuatan keputusan. Hal ini menjadikan indikasi tindak pidana yang dilakukan Akil Mochtar memiliki sangkut paut dengan kedudukannya sebagai hakim pada Mahkamah Konstitusi, khususnya berkaitan dengan putusan perkara perselisihan hasil pemilukada.
Selain itu, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 28 UU MK, mekanisme pengambilan keputusan perselisihan hasil pemilu sekurang-kurangnya dilakukan oleh panel hakim yang beranggotakan tiga orang hakim untuk selanjutnya dibawa ke sidang pleno untuk diambil putusan. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa terdapat potensi hakim yang sudah disuap berusaha dengan segala daya upaya untuk mempengaruhi keyakinan hakim lainnya sehingga penilaian dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan menjadi tidak lagi objektif atau bahkan melenceng dari fakta yang sudah ditemukan dari hasil pembuktian di persidangan. Dalam kasus Akil, kedudukan dia sebagai ‘ketua’ MK cenderung akan mempunyai pengaruh besar terhadap hasil akhir putusan dalam sidang pleno meskipun putusan akhir secara teoritis dibuat berdasarkan hasil musyarawarah bersama.
Dengan begitu, putusan yang dihasilkan oleh MK justru semakin jauh dari kebenaran materil, keadilan pemilu, dan juga melembagakan birokrasi yang buruk karena mengesahkan kandidat yang curang dan bermain kotor dalam pemilukada untuk menempati jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Disamping itu, kandidat yang akhirnya dikalahkan bisa jadi adalah pihak yang lebih berhak mengisi posisi kandidat terpilih.
Akan menjadi semakin tidak adil bagi masyarakat untuk dipimpin oleh kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memperoleh kemenangan secara curang dengan melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini melakukan penyuapan. Sementara, proses hukum kepada Akil Mochtar hanya sebatas pertanggungjawaban pidana saja, artinya tidak memberikan efek korektif apapun pada putusan yang telah dibuatnya. Begitu juga dengan pengawasan MK, yang diatur dalam Perpu baru, tidak dapat mengubah putusan MK yang telah diambil sebelumnya. Disinilah dijumpai lagi letak kelemahan dari Perpu MK yang baru saja disahkan Presiden SBY.
Sebagai solusnya, penanggulangan yang tepat adalah dengan merestorasi keadilan pemilu sehingga kandidat yang memiliki integritas dapat menempati posisinya sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Restorasi keadilan pemilu dapat dilakukan dengan cara memeriksa kembali perkara perselisihan hasil pemilu yang telah diputus oleh MK, sepanjang perkara tersebut diputus oleh hakim yang diduga kuat memiliki indikasi korupsi.
Secara yuridis, UU MK mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan binding, artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan yang telah dibuatnya. Akan tetapi, apakah peraturan yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan harus dipertahankan?
Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, perlu diingat kembali bahwa hakikatnya hukum itu tidak boleh statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Jangan karena peraturan menentukan tidak bisa, hukum dijadikan alat untuk membiarkan ketidakadilan tumbuh dan mengakar. Harus ada upaya penerapan hukum progresif yang berani keluar dari penafsiran legal formal.
Dalam teori hukum, terdapat upaya hukum luar biasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang disebut Peninjauan Kembali. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, peninjauan kembali adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum.
Salah satu alasan untuk melakukan peninjauan kembali berdasarkan sistem hukum kita adalah adanya novum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) UU nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) untuk perkara pidana, pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana diubah dengan UU nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua UU MA untuk perkara perdata dan pasal 132 UU nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN untuk perkara tata usaha negara.
Novum merupakan suatu keadaan baru yang tidak terungkap pada saat persidangan yang jika terungkap akan mengakibatkan putusannya berbeda dari amar putusan yang ditetapkan. Dari konsep novum tersebut, maka kasus korupsi yang dilakukan Akil Mochtar dapat dijadikan sebagai dasar melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang diputus dengan melibatkan pertimbangannya.
Peninjauan kembali ini merupakan langkah restorasi keadilan pemilu yang dapat memulihkan kepercayaan publik kepada MK, menjaga wibawa MK sebagai penegak hukum keadilan pemilu, sekaligus turut membenahi formasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

sudah dimuat dalam kolon Opini Harian Malut Post tanggal 24 Oktober 2013

http://issuu.com/malutpost/docs/malut_post__24_oktober_2013/16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s