Revolusi perilaku sebagai langkah penuntasan reformasi hukum

Thy friend has a friend, and thy friend’s friend has a friend; be discreet.

Reformasi hukum senantiasa berdengung sejak rezim reformasi hingga saat ini, terdapat beberapa hal yang mulai berubah dan lahir sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi hukum demi membenahi kondisi hukum yang ada, diantaranya berbagai lembaga baru muncul, diskriminasi gender mulai diminimalisasi. Akan tetapi bebagai perubahan yang terjadi dalam tataran reformasi hukum tak pernah pergi jauh dari permasalahan keadilan yang membaur menjadi satu disegala bidang. Sejatinya hukum diciptakan dengan tiga tujuan, yaitu untuk kepastian hukum, kemanfaatan social, dan keadilan, menurut sujono sukanto ketiganya harus disenantiasa diselaraskan. Terkait dengan itu bergandengan pula hak keadilan yang dimiliki setiap individu sebagai pribadi kodrati. Hak keadilan sepantasnya melekat dan dapat dinikmati oleh setiao orang tanpa pengecualian. Idealnya ketika diadakan reformasi hukum maka akan memperkuat hak keadilan pada kedudukannya yang harus dihargai oleh setiap pihak manapun, baik pemerintah, aparatur Negara, bahkan warga negara sekalipun. Sejak Indonesia merdeka, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum pernah dijadikan prioritas utama pembangunan dan stabilitas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan akhir empat sila lain Pancasila masih slogan daripada realitas. Cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD’45 seakan menjadi tulisan yang tertuang diatas kertas semata, Apakah kondisi semacam itu yang kita andalkan untuk membangun bangsakini? Kondisi ini diperparah kebudayaan (way of life) yang belum bersemangat mendukung keadilan sosial. Padahal, kebudayaan dapat dikatakan sebagai pondasi kokoh untuk menopang nilai keadilan dan moralitas. Kebudayaan membentuk sikap, sehingga berdaya dorong yang sama kuatnya dengan politik, ekonomi dan hukum. Hukum dan keadilan tak mungkinkberdiriksendiriktanpakdukungankkebudayaan. Bangsa ini dirasa perlu untuk membangun budaya keadilan, atau menjadikan keadilan sebagai budaya bangsa sehingga jika budaya keadilan sudah terbangun maka dengan sendirinya reformasi hukum akan menjadi sesuai dengan harapan dan memberi ruang bagi tujuan hukum untuk hidup di posisi yang semestinya, hal itu dengan sendirinya mereduksi pada hak keadilan yang akan senantiasa terjamin dan dihormati keberlakuannya baik bagi penguasa maupun rakyat biasa. Sejak Negara Indonesia ini berdiri, para penyelenggara negara hanya berkutat pada tataran normatif nilai keadilan baik dari segi formal, segi legal, maupun sekadar prosedur, padahal ada hal lain yang tak kalah harus dipertimbangkan, yaitu substansi keadilan. Substansi keadilan belum melembaga dalam setiap kebijakan public. Substansi keadilan itu adalah, memberi apa yang menjadi hak orang lain, termasuk hak kaumjmiskin. Sekalipun banyak reformasi hukum dan perundang-undangan, manfaatnya belum juga dirasakan masyarakat luas. Kekecewaan terhadap kondisi keadilan dapat kita rasakan, bahkan orang awam sekalipun. Ketidakadilan akhirnya keadaan dimana banyak orang tersisih atau termarjinalkan. Realitanya, penegakan hukum saat ini belum memberikan rasa keadilan pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dalam tataran pemerintahan dan memegang tampuk kekuasaan dengan rakyat. Bandul hukum kembali bergeser kepada arah yang tidak semestinya, hukum yang seharusnya berperan sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum seakan menjadi hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, sering kali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Apabila ingin menjadikan pengadilan sebagai bagian dari memberi keadilan kepada masyarakat, berarti rakyat harus benar-benar merasa bahwa hukum itu memang memberi keadilan yang menjadi output utama, yang akan ditukarkan dengan input motivasi masyarakat yang mengakui pengadilan sebagai struktur penyelesaian persoalan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang baik memerlukan awak pelaksana yang baik, maka reformasi hukum harus dibarengi dengan pendidikan hukum dan pendidikan profesi hukum. Oleh karena itu, tanpa revolusi perilaku, bangsa ini tak mungkin dapat mewujudkan keadilan dan menuntaskan perubahan dalam rangka reformasi hukum, Revolusi perilaku bukanlah suatu perebutan kekuasaan, tetapi merubah diri. Perilaku bagaimanapun lebih penting daripada peraturan-peraturan, hukum dan perundang-undangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s