Eksistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH)

Mafia merupakan kata yang tidak asing lagi dan cukup populer sejak awal tahun 2009. Secara harfiah mafia berarti perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (criminal)[2]. Perkumpulan tersebut mengindikasikan bahwa di dalamnya terdapat beberapa orang yang bersekutu dengan tujuan yang sama yaitu menambah pundi kekayaan. Oleh karena itu, mafia hanya mementingkan kepentingan bagi golongannya saja yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk mencapai tujuannya tanpa mempedulikan kepentingan pihak di luar golongannya.

Akan tetetapi menurut istilah Satjipto Raharjo, mafia hukum atau disebut mafia peradilan sebenarnya sudah mulai dikenal setidaknya sejak 30 tahun yang lalu. Istilah ini setara dengan terminologi judicial corruption yang dikenal di negara-negara barat untuk menjelaskan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dalam sistem peradilan. Hingga saat ini belum ada definisi yang disepakati bersama tentang istilah mafia peradilan hukum atau mafia peradilan. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) mendefinisikan mafia peradilan sebagai perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.[3] Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dalam hal ini pun telah mendefinisikan mafia hukum sebagai semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada (selanjutnya akan digunakan istilah mafia peradilan).

Kejahatan oleh mafia bisa disebut juga sebagai Kejahatan Lunak atau Soft Crime. Mereka tidak bermain kejahatan seperti membunuh atau menyiksa, tetapi melakukan kejahatan yang merugikan Rakyat Indonesia. Perkumpulan mafia yang paling terkenal di Indonesia saat ini disebut mafia peradilan yang didalamnya mencakup mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai. Bahkan, ada yang menyamakan antara mafia peradilan dengan mafia peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa para mafia tersebut memang dimungkinkan bersinergi dalam melakukan kejahatan yang dapat dilihat dalam kasus Gayus Tambunan. Dalam kasus tersebut, didalamnya terdapat mafia yang bersinergi antara lain mafia peradilan, mafia pajak dan mafia korupsi.

Buruknya proses penanganan hukum di institusi yudikatif menjadikan penggunaan nama mafia peradilan, kepada institusi peradilan maupun kepada sekelompok orang yang ada di lembaga hukum serta kepada setiap orang yang melakukan semua tindakan baik secara perorangan ataupun berkelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik di instansi peradilan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, menjadi biasa dan dapat diterima oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi Indonesia saat ini adalah lembaga penegakan hukum dan pengadilan bukan merupakan jawaban untuk memastikan adanya penegakan hukum dan keadilan, namun menjadi salah satu permasalahan tersendiri.

Proses penegakan hukum diselimuti oleh praktik KKN, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dan sebagainya yang dikenal dengan istilah mafia peradilan atau mafia peradilan. Meski upaya memerangi KKN di lembaga penegak hukum telah dimulai sejak lebih dari tiga dasawarsa yang lalu, namun proses tersebut masih jauh dari selesai, Praktik Mafia peradilan terjadi di sepanjang proses penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan,penuntutan, pengadilan sampai dengan proses di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu Selain adanya KPK diperlukan suatu lembaga lain yang bertugas khusus untuk memberantas mafia peradilan.

Praktik mafia peradilan terjadi di sepanjang proses penegakan hukum dari hulu sampai ke hilir yaitu mulai dari proses penyidikan hingga proses pemasyarakatan. Praktik mafia peradilan melibatkan anggota korps penegak hukum dan hakim. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2002 yang dilakukan di 6 wilayah di Indonesia secara detail telah mengklasifikasikan tahapan dan pihak yang terlibat serta modus mafia peradilan. Pada lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sebagai contoh, praktik tersebut meliputi permainan status penahanan, penggelapan perkara, permintaan uang jasa atau operasional untuk menindaklanjuti laporan yang masuk, komersialisasi upaya paksa (penahanan dan penyitaan), rekayasa berita acara pemeriksaan dan jual-beli Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan (SP3). Di pengadilan praktik mafia peradilan meliputi jual beli vonis, penentuan majelis hakim yang mau bekerjasama dengan salah satu pihak, rekayasa berita acara persidangan, sampai penundaan eksekusi. Di LP, praktik yang umum terjadi adalah pemberian fasilitas di luar ketentuan bagi Narapidana atau Terdakwa yang mampu membayar, pemberian “ijin” keluar rumah tahanan dengan meminta imbalan, dan seterusnya.[4]

Pemberitaan di media membuat masyarakat menaruh perhatian pada keberadaan mafia peradilan. Seiring dengan pemberitaan tersebut dengan dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum maka setidaknya kita dapat sedikit bernapas lega karena dengan dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) maka sudah ada tim ad hoc untuk memberantas mafia peradilan.

Dalam mafia peradilan, pemainnya memang tidak hanya hakim, tetapi juga dimainkan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pencari keadilan, pengacara, jaksa, polisi, ataupun panitera. Seperti lazimnya mafia meskipun dalam hal ini tidak sama persis dengan organisasi mafia tetapi hampir setiap pihak tersebut mampu menjaga privacy mereka sehingga dapat ditutupi dengan begitu rapi.

Sistem peradilan yang didalamnya terdapat mafia peradilan akan menggangu konsep rule of law dimana penegakan hukum tidak akan berjalan efektif apabila masih ada mafia peradilan yang berusaha untuk menyimpangi ketentuan hukum yang ada demi kepentingan golongannya. Untuk itu pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) oleh Pemerintah untuk memberantas mafia peradilan adalah suatu alternatif solusi yang cukup tepat diaplikasikan demi terselenggaranya penegakkan hukum di Indonesia. Akan tetetapi, seperti yang dikemukakan oleh Komisi III DPR RI, paham yang berkembang saat ini mengatakan bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) tidak bekerja seperti yang diharapkan, sehingga pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) sebagai tim ad hoc pemberantasan mafia hukum tidak relevan dengan kondisi yang ada karena melihat kenyataan mengenai angka pengaduan dari masyarakat yang hingga kini sebagian besar belum ditindaklanjuti.

Terkait upaya Petisi 28 mengajukan uji materi Keppres No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Mahkamah Agung dan juga tanggapan dari Komisi III DPR tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan pembubaran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) karena sebagai lembaga yang baru dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) tentu diberikan kewenangan khusus untuk memberantas mafia peradilan yang tidak dimiliki oleh institusi manapun sehingga keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) masih diperlukan. Lagi pula, Satgas Pemberantasan Mafia peradilan pun hingga kini dapatlah dinilai cukup bekerja sesuai kewenangannya, salah satu implementasi kewenangannya adalah dengan membuka kasus vincent ‘Asian Agri’. Hingga 30 Maret 2010 Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) telah dan sedang menindaklanjuti 381 pengaduan yang masuk serta beberapa kasus lain berdasarkan temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dengan berkoordinasi penuh dengan lembaga-lembaga terkait.[5] hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) telah cukup bekerja sesuai amanah yang diberikan padanya.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang dibentuk dengan Keppres nomor 37 tahun 2009 ini bertugas dengan cara melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya Pemberantasan Mafia Hukum dapat berjalan efektif dengan kewenangan untuk :

  1. bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan lembaga negara lainnya dalam upaya Pemberantasan Mafia Hukum;
  2. melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.[6]

Dari kewenangan yang diberikan dalam Keppres 37 tahun 2009 tersebut memang masih terdapat hal yang sangat umum sehingga diperlukan peraturan pelaksana guna memperjelas hal hal yang menjadi ruang lingkup dari kewenangan dalam tubuh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan bagi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dalam hal pelaksanaan kewenangannya dalam rangka Pemberantasan Mafia Hukum.

Efektifitas sebuah lembaga amat bergantung pada kewenangan yang diberikan. Keterbatasan yang diberikan ini yang menjadi pondasi bagi suatu lembaga untuk bertindak. Oleh sebab itu, seharusnya diatur peraturan pelaksana dari keputusan presiden nomor 37 tahun 2009. Regulasi mengenai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) diharapkan tidak mengutamakan prosedur saja, tetapi juga lebih kepada substantifnya.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) serupa dengan pembentukan KPK, meskipun keduanya dibentuk dengan jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dibentuk berdasarkan Keppres nomor 37 tahun 2009 oleh Pemerintah, sedangkan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Dalam catatan kasus di pengadilan, kasus Endin Wahyudin merupakan satu register perkara dari ribuan perkara yang masuk ke pengadilan yang merupakan sebuah sejarah kelam Institusi Peradilan. Kasus Tersebut merupakan pemicu dibentuknya KPK sebagai tim pemberantas korupsi akibat dari dihapuskannya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) oleh MA dengan alasan bahwa PP 19 tahun 2000 tidak sah dan dinyatakan tidak berlaku.

Hingga saat ini KPK tetap eksis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dapat dilihat dari banyak pula perkara yang diselesaikan oleh KPK, berkaca dari itu sudah selayaknya kita menaruh kepercayaan pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) untuk turut pula menyelesaikan perkara guna memberantas mafia peradilan yang ada untuk turut serta mendorong tumbuhnya penegakkan hukum yang progressif.

Praktek Penegakkan hukum sekarang ini berdasarkan pada tipe liberal, dimana mengutamakan dan menjunjung tinggi kemerdekaan individu. Terlebih dengan munculnya Negara modern dengan kekuasaannya yang hegemonial, maka hukum bertugas untuk melindungi manusia berhadapan dengan kekuasaan Negara tersebut. Tugas penting dari hukum tipe liberal adalah melindungi kebebasan dan kemerdekaan manusia. Dengan demikian maka prosedur menjadi tidak kalah penting dari pada pengaturan secara substansial. Bahkan penekanan prosedur dapat mengalahkan subsatansi sehingga dapat menyingkirkan keadilan itu sendiri, misalnya terjadi pada kasus O.J. Simpson yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan penekanan terhadap aspek cacat-cacat dalam prosedur penanganan perkaranya. Oleh karena itu diperlukan suatu penegakkan hukum progresif dimana penegakan hukumnya diusahakan tidak menempuh cara liberal.[7]

Inti dari penegakan hukum progresif adalah tidak mengesampingkan kepentingan bangsa dan Negara tidak dikesampingkan begitu saja demi untuk mempertahankan aturan, doktrin, dan asas yang melindungi kebebasan dan kemerdekaan individu.[8] Pengagungan terhadap hal hal tersebut dapat menimbulkan demoralisasi hukum, dimana moralitas dikalahkan oleh prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaca dari realitas yang ada seperti Kasus Endin Wahyudin, Gayus Tambunan, maka agenda besar Pemberantasan Mafia Hukum menunjukkan tidak hanya diperlukan UU yang mengatur Pemberantasan Mafia Hukum yang bersifat non-liberal, tetapi juga dibutuhkan komitmen dari para penegak hukum secara keseluruhan demi tegaknya hukum progresif. Dalam hal ini polisi, jaksa, dan juga penyelenggara peradilan sendiri yakni hakim berkewajiban memberantas mafia peradilan di jenjang yang paling bawah yang terdekat dengan masyarakat karena pengadilan merupakan rumah bagi penegakkan peradilan sekaligus sebagai benteng terakhir pencarian dan penemuan keadilan bagi masyarakat.

Berkaitan pula dengan penegakan hukum progresif yang berlawanan dengan kultur liberal maka penegakan hukum progresif memiliki bersemangat untuk menyatukan jaksa, hakim, dan advokat dalam kesatuan tekad dan determinasi dalam usaha mengalahkan dan memberantas mafia peradilan. Hal ini pun didukung dengan adanya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang tentunya lebih bersifat anti-liberal demi keadilan.

[1] Oleh Devi Darmawan

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[3] Siti Aminah, Katakan Tidak: Panduan Melawan Mafia Peradilan (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Jawa Tengah, 2006),  hal. 5.

[4] Wasingatu Zakiyah, et.al. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, (Jakarta, Indonesian

Corruption Watch, 2002).

[5] http://www.Satgas-pmh.go.id/Satgaspmhdev/?q=node/41, diunduh pada tanggal 2 agustus 2010

[6] http://www.Satgas-pmh.go.id/Satgaspmhdev/?q=node/18, diunduh pada tanggal 2 agustus 2010

[7] Mafia Peradilan:catatan kasus Endin Wahyudin (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2004), hal. 47.

[8] Ibid.


2 thoughts on “Eksistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH)”

  1. nice artikel bro…

    saya sendiri terkadang bingung dengan definisi dan ruang lingkup mafia peradilan, dll..

    dengan artikel ini meskipun saya masih tidak mendapatkan definisi pastinya, saya sebagai orang awam sedikit tercerahkan oleh info tersebut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s