INDONESIA DI BAWAH LANGIT ASEAN

Pertemuan ASEAN Aviation Summit di Langkawi, Malaysia, menghasilkan kesepakatan untuk tidak mengundur pemberlakuan open sky policy (IRIB Indonesia, 2015). Hal didukung pula oleh pernyataan Ditjen Perhubungan Udara Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia telah siap untuk memberlakukan kerjasama open sky di langit Indonesia secara penuh (Dephub, 2014). Terhadap realitas ini, sebenarnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Indonesia. Pertama, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan konsepsi open sky yang disepakati oleh ASEAN. Kedua, bagaimana implikasi atas penerapan open sky terhadap industri penerbangan di tanah air.

Dalam konteks ini, konsepsi open sky sesungguhnya merupakan kerjasama untuk menghapuskan sekat-sekat antar negara di ruang udara. Artinya, kerjasama ini dimaksudkan agar lintas penerbangan antar negara menjadi lebih mudah dengan menegasikan batas-batas kedaulatan negara. Dibawah payung kerjasama ASEAN open sky, tidak ada lagi batasan bagi maskapai penerbangan tertentu untuk melintasi langit Indonesia, Singapura, Thailand, ataupun negara anggota ASEAN lainnya. Berdasarkan tujuan awalnya, gagasan open sky ini dimaksudkan untuk mendukung program Asean Economic Community yang hendak membentuk suatu pasar produksi tunggal di sektor penyediaan jasa penerbangan. Namun, perlu diketahui bahwa penerapan open sky tidaklah berorientasi pada equal gain atau keuntungan yang sama bagi tiap negara. Hal ini dikarenakan ketergantungan sektor industri penerbangan pada kemampuan suatu negara untuk menumbuhkembangkan industri penerbangannya, termasuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi penerbangan. Oleh sebab itu, kerja sama open sky hanya bisa menguntungkan negara tertentu yang memiliki segala prasarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan sektor penerbangan sebagai komoditas perekonomiannya.

Faktanya, tidak semua negara di kawasan ASEAN memiliki kapasitas, kemampuan navigasi udara dan sistem transportasi udara yang memenuhi persyaratan minimum keamanan atas pelayanan jasa penerbangan, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini menciptakan arena persaingan yang tidak fair (unfair playing field) antar negara-negara ASEAN sehingga iklim kerjasama yang ditimbulkan menjadi tidak setara. Dalam kasus Indonesia, memiliki langit dengan ukuran paling besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya bukanlah suatu jaminan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara lainnya tanpa didukung dengan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai.

Dalam merespon kerjasama open sky ini, Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan sejumlah bandara dan maskapai untuk memberlakukan kerjasama open sky secara penuh dengan membuka bandara internasional yang dapat beroperasi selama 24 jam, seperti Soekarno-Hatta Tangerang, Hang Nadim Batam, Kualanamu Medan. Selain itu, beberapa maskapai juga telah disiapkan agar dapat terbang ke negara-negara ASEAN, seperti Garuda, Citilink, dan Lion air. Selain itu dari segi instrumen hukum, pemerintah telah menerbitkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan beberapa peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Udara. Akan tetapi, regulasi tersebut masih mengandung kekurangan untuk meredam timbulnya kompetisi di sektor penerbangan yang berpotensi merugikan Indonesia. Salah satunya kekurangannya adalah pengaturan tarif pelayanan transportasi Udara yang belum terlihat keberpihakannya untuk melindungi industri penerbangan dalam negeri. Bahkan, Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian perhubungan, tarif bagi maskapai nasional dan maskapai domestik tidak jauh berbeda dengan tarif bagi maskapai asing. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri.

Persoalan yang masih dilematis lainnya adalah masalah navigasi udara Flight Information Region (FIR). Sejak tahun 1946, Singapura masih memegang penuh navigasi penerbangan di daerah kepulauan Riau dan Natuna, sehingga setiap penerbangan yang melintasi daerah Kepulauan Riau dan Natuna harus seizin Singapura terlebih dahulu, tidak terkecuali Indonesia sendiri. Wilayah udara Kepulauan Riau sendiri sudah dipegang kendalinya oleh Singapura sejak tahun 1946, akan tetapi legalitas perjanjiannya baru disahkan pada tanggal 21 September 1995 lewat Perjanjian Penyelarasan Ulang Garis Batas FIR Singapura dan FIR Jakarta yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996 pada tanggal 2 Februari 1996. Berdasarkan perjanjian tersebut semua penerbangan yang melewati FIR Singapura yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna diatur oleh Singapura tanpa melibatkan pemerintah Indonesia. Dalam kaitan ini, kondisi memprihatinkan yang juga harus diperhatikan adalah keputusan ICAO tahun 2007 yang memasukkan Indonesia dalam kategori negara yang belum memenuhi syarat minimum keamanan terbang internasional. Konsekuensinya, hingga sekarang pengelolaan informasi penerbangan di atas kepulauan Riau dan Natuna harus didelegasikan dan bergantung pada sistem informasi penerbangan yang dikelola langsung oleh Singapura.

Jika kondisi ini terus berlanjut, yang terjadi adalah eskploitasi wilayah Indonesia melalui kerjasama open sky karena wilayah Indonesia jauh lebih luas dan sangat strategis dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Akibatnya, tujuan yang dicapai melalui ASEAN open sky bukan untuk membebaskan wilayah ASEAN secara borderless melainkan membebaskan wilayah Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Dengan demikian, agar integrasi ini tidak merugikan Indonesia, pusat Air Traffic Flow Management (ATFM) harus berada di tangan Indonesia, bukan di Singapura. Persoalan lainnya seperti kekurangsiapan operator dalam menyelenggarakan jasa penerbangan, kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju open sky pun masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk dibenahi.

Lebih dari itu, implikasi penerapan open sky ini juga bersinggungan dengan dimensi ekonomi dan pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil langkah tepat untuk memanfaatkan peluang dengan memperkuat perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan jasa angkutan udara khususnya angkutan udara internasional. Jika motif dibalik disetujuinya kerjasama open sky oleh Indonesia adalah untuk memperlancar lalu lintas di pulau-pulau kawasan Indonesia, hal ini adalah sia-sia. Sebenarnya kerjasama open sky hanya meliberalisasi penerbangan di beberapa kawasan atau pulau tertentu saja. Karenanya, peluang bagi maskapai asing dari negara-negara anggota ASEAN untuk membuka rute penerbangan dengan memilih daerah-daerah yang paling diminati di Indonesia adalah hal yang mutlak. Oleh sebab itu, pembukaan rute ke daerah-daerah pinggir Indonesia masih jauh dibawah angan-angan kecuali pemerintah Indonesia membukanya sendiri.

Penerapan Asean open sky secara penuh memang tidak terhindarkan. Hal itulah yang menjadikan Indonesia harus mengagendakan pembangunan industri penerbangan sesegera mungkin. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan sistem informasi yang dapat berdaya saing secara global, agar industri penerbangan domestik mampu bertahan di tengah arus pasar bebas sektor penerbangan. Namun, yang terlebih penting untuk dilakukan pemerintah adalah upaya pengambilalihan pengelolaan FIR di atas kawasan tertentu yang masih dikelola oleh negara lain.

LEMBAGA NOKEN: KOHESI DEMOKRATISASI LOKAL ATAU ANCAMAN INTEGRITAS PEMILU?

Intensi KPU Jayapura untuk menyeragamkan metode pemberian suara di hari pemungutan umum, khususnya pada pemilu legislatif bulan april mendatang cukup menggetarkan ruang dialektika akademisi dan juga praktisi politik. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya intensi KPU tersebut hanya mengubah metode di beberapa wilayah pemilihan, yaitu di Papua Pegunungan. Namun, Bagaimana dengan Bali? Bukankah metode pemberian suara di Bali juga serupa dengan Sistem Noken di Papua? Hal itu dapat dilihat dari pengakuan legal formal MK atas metode berbeda yang digunakan di Papua melalui Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU PROV. 030/2013 dan putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, sedangkan Bali melalui Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013.

Atas yurisprudensi MK tersebut, dapat dikatakan bahwa saat ini tedapat tiga metode pemberian suara yang sah berdasarkan sistem hukum nasional, yaitu pemberian suara “secara langsung di TPS yang diatur dalam UU Pemilu”, pemberian saura dengan “sistem noken”, dan pemberian suara dengan sistem “coblos mewakilkan” di Bali. Di Papua, metode pemilihan hampir diseluruh distrik dilakukan secara aklamasi (atau populer dengan istilah sistem noken). Sementara di Bali, metode pemilihan yang dilakukan adalah dengan cara perwakilan. Sayangnya, praktik pemberian suara dengan menggunakan metode yang berbeda sebagaimana terjadi di Papua-dan juga Bali-akhirnya menghasilkan pluralitas aturan hukum prosedural pemilu nasional. Akibatnya, perbedaan metode pemberian suara di Papua dan Bali menimbulkan tidak sistematisnya proses pemilu-nasional karena dalam satu pemilihan berlaku cara-cara pemilihan yang berbeda-beda.

Meskipun berbeda secara konsep, dari kedua metode pemilihan di daerah Bali dan Papua, dapat ditarik satu persamaan, yaitu metode pemilihan tidak dilakukan menggunakan Prinsip One Man One Person One Vote On Value (OPOVOV) sebagaimana telah dilembagakan selama era pembangunan pemerintahan demokratis. Perlu diakui bahwa pemberian suara dengan sistem noken dan perwakilan di bali melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis, yaitu prinsip langsung, bebas, dan rahasia. Oleh sebab itu, setidaknya terdapat tiga alasan atas argumen tersebut.

Dalam konteks ini, metode pemilihan umum di Papua dan Bali dianggap melanggar prinsip pemilu Pertama karena tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung; Kedua, karena, mau tidak mau kesan keterpaksaan untuk mematuhi preferensi pilihan pemimpin/kepala suku-(nya) harus diterima sebagai pilihan pribadi pemilih yang belum tentu sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip bebas pun menjadi tidak terpenuhi sehingga nilai originalitas suara tidak dapat dipenuhi; Ketiga, pemberian suara tentunya tidak akan dilakukan secara rahasia, karena didahului dengan dialog antara kepala suku dengan anggota-anggota yang dibawahinya berkaitan dengan pilihan definitif seputar pertanyaan kepada kandidat nomor berapa suara akan diberikan kelak?.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem noken dan suara perwakilan tidak menjamin keterpenuhan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi apakah dengan metode pemberian suara OPOVOV yang sudah diaplikasikan selama ini tingkat kecurangan bisa mendekati zero persen? Tidak juga. Kasus penggelembungan suara, pemberian suara lebih dari satu kali, manipulasi hasil pemilihan umum masih mewarnai tiap-tiap pemilihan umum dalam berbagai modus. Dari rekam penyelenggaraan pemilu, khususnya mulai pemilu 1999, 2004, dan yang terakhir di tahun 2009, tidak sulit untuk menemukan data yang menunjukkan jumlah pelanggaran pemilu dalam proses pemilu, khususnya pada hari pemungutan suara. Hal itu tidak hanya terjadi ditingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, yaitu dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah baik provinsi, kabupaten/kota, khususnya Papua. Manipulasi suara oleh kepala suku, intimidasi kepala adat menjadi motif kejahatan dalam prosesi pemilu di Papua, yang sangat mungkin juga ko-eksistent di Bali.

Hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengukuhan nilai-nilai lokal dalam sistem penyelenggaraan pemilu justru merusak integritas dan legitimasi pemilu serta mencederai lembaga demokrasi itu sendiri. Untuk itu, dalam rangka menguatkan desain pemilu demokratis, KPU sebaiknya segera merespon permintaan KPU Jayapura dengan mencabut keberlakuan Putusan MK yang berisi legalisasi penggunaan noken sistem di Papua dan Coblos Mewakilkan di Bali. Karena pada hakikatnya, penyeragaman (unifikasi) metode pemberian suara ini dapat menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi pluralitas hukum yang mengatur tentang metode pemberian suara.

Bahkan, secara teoritis, tidak terpenuhinya prinsip pemilu dalam proses pemilihan umum mengakibatkan pelanggaran metadata pemilu bekerja secara positif (Santoso, 2012). Artinya, sudah terjadi suatu pelanggaran prinsipil dalam pemilu itu sendiri, sehingga legitimasi yang dihasilkan bagi pejabat terpilih menjadi tidak bernilai (Anggraini, 2010). Keadaan itu akhirnya menempatkan pemilu hanya sebagai tools untuk merekayasa keabsahan ‘pemain’ tertentu untuk memperoleh kursi di pemerintahan dalam bingkai demokrasi. Atas dasar hal tersebut, intensi KPU Jayapura ini pantas dihargai dan diapresiasi sebagai upaya penyeragaman hukum lokal pada tatanan sistem hukum nasional.

Hakikatnya, metode penyeragaman ini memiliki relevansi untuk menjaga terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Terutama untuk mereduksi praktik transaksional dalam deal-deal tentang pemberian suara pada kandidat tertentu antara kepala suku dan kandidat atau tim sukses-nya. Selain itu, hal ini juga merupakan re-originalisasi hukum dan pembebasan masyarakat lokal dari interdependensi konstruksi hukum peninggalan kolonialisme yang di-claim sebagai kristalisasi tradisi budaya setempat. Untuk itu, pengembalian pengaturan tentang metode pemberian suara yang sesuai dengan konseptual penyelenggaraan sebagai upaya korektif penting untuk dilakukan segera. Artinya, penyeragaman metode ini ditujukan untuk menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi metode pemberian suara sebagaimana dilakukan di Papua dan Bali. Oleh sebab itu, demi alasan penjagaan integritas penyelenggaraan pemilu, metode penyeragaman ini memang relevan untuk dipertimbangkan dalam konstruksi prosedural penyelenggaran pemilu. Terutama jika menyinggung transaksi dalam deal-deal pemberian suara pada kandidat tertentu yang sudah umum terjadi jelang pemungutan suara.

Kesimpulannya, pemaknaan penyeragaman metode pemberian suara, harus dilepaskan dari teori legislasi hukum semata. Perspektif politik hukum sangat berperan untuk meredakan persitegangan pendapat tentang penyeragaman ini. Sebagai salah satu sendi ilmu yang menempatkan hukum sebagai keluaran dari kerja-kerja politik, penyeragaman ini harusnya dipahami tidak dalam koridor melemahkan hukum adat dan suasana kekhasan wilayah tertentu. Oleh sebab itu, seharusnya kebijakan penyeragaman ini tidak dinilai sebagai penegasian atas kondisi kita yang multikultural dan eksistensi hukum adat di wilayah tertentu, khususnya Papua dan Bali. Justru dari kebijakan ini, pemerintah secara tidak langsung sudah merefleksikan pandangannya bahwa seluruh wilayah sudah mampu setara dalam mengkonsolidasikan bangunan pemerintahan kita sesuai dengan konsepsi demokrasi substantif secara nasional.

[DEVI DARMAWAN]

MENAKAR RELEVANSI KEBIJAKAN MENDAGRI DALAM MENYELESAIKAN MASALAH JABATAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pelantikan Hambit Bintih selaku kandidat terpilih pada pemilihan bupati kabupaten gunung mas masih belum pasti dan terus menuai kontroversi. Padahal, masa jabatan bupati hambit bintih periode 2008-2013 berakhir pada tanggal yang sama. Pro kontra pelantikan hambit bintih ini layak di kaji ulang dan mendapatkan perhatian khusus karena hal ini tidak hanya sekadar masalah pengukuhan pejabat terpilih. Lebih dari itu, ini merupakan ujian pada pemerintahan untuk menjalankan prinsip pemerintahan bebas korupsi secara konsisten dan persisten.

Secara yuridis, UU nomor 32 tahun 2004 memang membuka peluang untuk melantik kandidat terpilih sepanjang belum berstatus sebagai terdakwa. Akan tetapi apakah pengaturan prosedural layak dipertahankan dan diterapkan pada peristiwa konkrit yang vital dalam pembangunan pemerintahan kedepan? jika prosedural tetap dikedepankan, maka kiranya gerakan perlawanan memberantas korupsi akan mentah kembali.

Jika dikembalikan pada perspektif penegakan hukum, proses hukum yang tengah berlangsung pada hambit bintih adalah upaya untuk mempertahankan integritas pemilu. Perlu diingat bahwa muatan integritas pemilu mencakup akuntabilitas, transparansi, dan keterpenuhan nilai moral dan nilai luhur kandidat sehingga nantinya kandidat terpilih dapat mengemban tugas pemerintahan untuk sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. hal ini ditandai dari adanya peradilan bagi pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, mulai dari peradilan administratif hingga pidana. Oleh karena itu, keterpilihan kandidat yang bersih adalah prasyarat utama untuk menduduki jabatan kepala daerah.

Bertolak pada perspektif penegakan hukum tersebut, adalah benar jika KPK dan beberapa pihak dari LSM menentang pelantikan hambit bintih karena hambit bintih sudah tidak layak lagi untuk menduduki jabatan kepala daerah dan memiliki tendensi melakukan pelanggaran hukum. Bahkan, jika prinsip presumption of innocence dalam due process of law di terapkan dalam perkara hambit, tetap saja pelantikannya tidak dapat dibenarkan karena dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dikenal istilah quasi terdakwa. Dengan kata lain, hambit bintih dalam perkara ini tidak memiliki peluang untuk dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka.

Dalam perkembangannya, Mendagri tidak jadi melantik hambit bintih pada akhir tahun 2013 lalu. Untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah di kabupaten gunung mas, Mendagri yang sebelumnya bersikukuh untuk melantik Hambit Bintih di tahanan mengubah kebijakannya dengan meminta Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang untuk mengesahkan surat penunjukan sekretaris daerah gunung mas sebagai pelaksana harian (plh) bupati gunung mas (Kompas/311213). Kebijakan Mendagri ini layak diapresiasi karena telah keluar dari aturan hukum yang bersifat prosedural. Akan tetapi, disisi lain, kebijakan ini memiliki kelemahan tersendiri yang menyangkut tentang periode pengisian jabatan bupati oleh Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian.

Dalam hal ini, perlu ditinjau rentang waktu yang dimaksud mendagri dalam memberikan kuasa pada sekretaris daerah Kab Gunung Mas untuk menjalankan pemerintahan. Apakah akan menunggu hingga kasus suap hambit bintih diputuskan sampai in kracht karena mendagri menyebutkan bahwa kasus hambit bintih sudah masuk tahap penuntutan. Jika menunggu hingga perkara hambit bintih in kracht, jelas kekosongan jabatan kepala daerah akan menjadi semakin panjang.
Keadaan ini tentunya merugikan masyarakat dan menghambat tumbuhnya pemerintahan di kabupaten gunung mas. Selain itu, pengisian jabatan bupati oleh sekretaris daerah meskipun hanya berstatus sebagai Plh atau pelaksana harian adalah kurang tepat karena jabatan bupati dan jabatan sekretaris daerah adalah dua proporsi jabatan yang berbeda.
Hakikatnya, Sekretaris Daerah merupakan jabatan yang bersifat administratif yang disebut perangkat desa unsur staf sedangkan bupati merupakan jabatan politik. Perbedaan kedua jabatan itu terletak pada mekanisme pengangkatannya. Jabatan bupati harus diisi dengan prosedur politik (politic appointment) sedangkan jabatan sekretaris daerah harus diisi oleh pejabat-pejabat (ambtsdrager) yang terdiri atas pegawai negeri yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana mestinya. Dalam kaedah hukum tata negara, selain mengingat tugas yang diemban oleh bupati, pembedaan ini dimaksudkan agar birokrasi pemerintahan dapat berjalan stabil.

Kendalanya muncul ketika dikaitkan dengan pertanggungjawaban jabatan sekretaris daerah. Secara teknis operasional, Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD yang merupakan bagian dari kekuasaan legislatif. Adalah tidak patut jika sekretaris daerah diberikan kekuasaan juga dibidang kekuasaan eksekutif sementara ia berada dibawah kekuasaan legislatif setempat. Padahal, pemilu bupati dan wakil bupati diselenggarakan secara terpisah dari pemilihan anggota DPRD dengan tujuan agar prinsip division of power dan prinsip checks and balances dapat diterapkan juga pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. (Jimly Asshiddiqie, 2008)
Agar pemerintahan di Kabupaten gunung mas efektif, penyelesaian kekosongan jabatan ini harus segera dituntaskan. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada satupun regulasi kepemiluan yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan calon kepala daerah terpilih jika melakukan tindak pidana atau tindak pidana tertentu. Kekosongan jabatan kepala daerah karena pelanggaran kepemiluan yang dilakukan oleh kandidat terpilih memang luput oleh perhatian legislator. Keadaan ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah kekosongan hukum.

Secara teoritis, Undang-undang selalu dianggap tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hal itu menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya (Ahmad Rifai, 2010). Untuk itu, dalam kasus hambit bintih ini diperlukan peranan hakim untuk membuat hukum yang dapat diterapkan secara konkrit.

Karena peraturan yang mengatur tentang pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala daerah diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah, maka kewenangan penafsiran berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, MA dituntut menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks UU yang mengatur mengenai pelantikan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala dan atau wakil kepala daerah sehingga kekosongan hukum atau kekosongan UU tidak menjadi hambatan untuk menegakkan keadilan dan membangun kepastian hukum. Dengan demikian, Mendagri sebaiknya segera mengajukan permohonan kepada MA untuk menemukan hukum yang dapat dijadikan justifikasi untuk menentukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di kabupaten gunung mas.

(Devi Darmawan)

Another Writings

Dear you, Iyem, My soulmate ever after..
Happy birthday dear IST… Happy birthday sahabat abadiku..
Sahabat yang tak pernah lekang oleh waktu.. yang dalam diam merengkuh memapah membersamai..
Memberi isyarat, memberi semangat, menguatkan..
Meskipun dicelah-celah ini, kita kepayahan, kita merangkak, kita menggapai-gapai, pada mimpi, pada sekeping harapan yang dulu kita gantungkan pada satu titik cahaya bintang, masing-masing. Terpisah.

Yem, ini ada tulisanku tentang kita, tentang perasaan rinduku pada kita. Sukses selalu untukmu, kuharap hal yang sama juga segera terjadi padaku. Persembahan bagimu untuk mengenang hari pertama kau membahasai ada.

#TENTANG RINDU PADANYA YANG DITINGGALKAN WAKTU#
Entah sudah tahun ke berapa saat ini, yang kutahu, mentari semakin menyemai peluh dikulitku.
Mengaburkan kerutan lelah yang mulai terlihat.
Dalam ketidaktahuanku ini, aku terus berjalan, kemana saja, menjauh dari kepastian.
Karena ketidakpastian itu adalah niscaya bagiku, baginya.
Kadang saat lelah, saat marah, saat tidak tahu lagi harus berbuat apa, aku harus memundurkan langkah pencarianku, menggapai sekotak asa yang tertinggal jauh disana, teater terbuka. Tempatku dan nya dalam canda, tawa, sedih, duka, perih, dan berbagi kesakitan ini bersama.
Mundur ini bukan berarti aku lemah darinya, kami ini serupa, hanya rangka yang berbeda.
Aku selalu kembali tersenyum setelah menemuinya. Namun saat menemuinya, getir ini tak mampu kunafikan.
Disana, kita bermain dibawah rinai hujan, tertawa, bicara.
Disini, aku bermain bersamanya, dalam kepingan yang tidak lagi nyata, dalam diam.
Inilah kami, yang membahasai genggaman tangan dengan menyusuri tepian garis yang membujur berseberangan. Yang entah kapan titik akhir ini membawa kami bersama, senyatanya tertawa.
Sekarang, lagi-lagi aku mundur, tetapi bukan karena lelah, marah, atau tidak tahu lagi harus berbuat apa melainkan karena terik yang semakin menyengat, menundukkan kepalaku dan membuatku tak bisa lagi berjalan keluar, yang paling parah, aku merindukan hujan.

Happy Birthday Iyem..
(DD, 20 Oktober 2013)

#ADA DARINYA
Ada kata yang dirangkai dengan cinta. Darinya.
Sukar sekali kupercaya ada embun yang masih tersisa di hampir tengah hari.
Kuusap-usap lembabnya dan menyapukan itu ke permukaan kakiku.
Kubiarkan telapaknya menginjak jejumputan rumput yang sudah mengantarkan salam.
Damai ini seketika menyeruak, memenuhi rongga hatiku.
Kubaca berulang kali, rangkaian kata yang begitu indah.
Isyarat hati yang tak pernah salah kutangkap darinya.
Rinduku tidak berdiri sendiri. Tidak bertumpu padanya yang ditinggalkan waktu dan aku di masa lalu.
Tapi rindu ini milik kami, aku dan dia yang saat ini bernafas dalam detik yang sama. Yang mungkin menyelam dalam kehampaan yang sama.
Ingin aku segera mengambil sepatu dan berlari padanya, menanyakan apakah bunga kupu-kupu sudah merekah memenuhi tiap hulu rantingnya..
Lalu, bisakah kita menikmati haluan angin sekali lagi.. atau sekedar menghitung bis yang berlalu lalang dimalam hari, bersama.
Aku hanya diam, melihat jemari kakiku yang tidak lagi ranum seperti putik jambu air.
Jemariku sibuk memutar uang koin, membayangkan disana ada yang sedang terburu-buru ke telepon umum untuk menggunakan koin ini, dan memberikan sapaan hangat untukku.
Aku semakin diam, kini hangat itu tidak mengalir dari telinga ke hatiku, tetapi dari mata.

DD
Jakarta, 27 Oktober 2013, 1.40 AM

#SEKILAS GERIMIS
Gerimis tidak pernah berakhir lama. Selalu singkat. Karena hujan buru-buru mengakhirinya.
Aku tidak suka itu, tapi bagaimanapun, gerimis dan hujan menyatukan kita.
Kita yang berpayung senyuman, Bertemu dalam hitungan waktu dimana satu-dua ketuknya membawa kita pada tikungan jalan yang memisahkan kita.
Kini, Setiap satuan waktu, memberi jarak tak terukur kumulatif. Menjadikan raga kian menjauh.
Pilihan jiwa yang membuatku menjadi asing untukmu, begitupun kamu. Dan kita berpendar dalam rongga kesendirian, aku selalu berharap tidak meredup sendirian.
Aku tertegun, aku baru saja mengunjungimu ditempat kita bermain rinai hujan, teater terbuka.
aku semakin merindukanmu.

DD
Jakarta, 27 Oktober 2013, 1.47AM

#DAUN KERING ITU
Tentang daun kering yang kuhempas kelautan, ternyata tidak mampu menjauhkanku darimu.
Himpunan waktu pun hanya menghilangkan luka dan kebencian saja, tidak pada rinduku akan kerlinganmu, kenakalanmu, pendampinganmu. Sahabat jiwaku.
Tentang cinta itu, biarkan ia membumbung ke angkasa dan bersatu dengan awan. Nanti ia akan turun membasahi kita. Lagi.
Dan biarlah seperti ini, denganku yang merindu, dan kamu yang senantiasa membenci cinta yang bersegi. Karena nyatanya, kau masih memeriksa detak jantungku, mencari-cari bunyinya di celah-celah yang kau temui. Memastikan aku ada.
Betapa jalinan kita bernyawa. Sejauh letak kaki kita, kesunyian itu masih saja mampu mengantarkan sentuhan kerinduan, kekhawatiran, dan kasih sayang yang menyentuh keningmu, keningku.
Ialah diam, bahasa yang paling sederhana untuk aku dan kamu mengerti.
Melalui dinding-dinding bisu ini, aku hantarkan balasan salamku padamu.
Bahwa aku siap kembali berpeluh dibawah mentari itu.
Firasatku, sebentar lagi hujan akan turun.

DD
Jakarta, 27 Oktober 2013, 1.56 AM

#SELALU MENTAH
Ada banyak cerita tentang kasihnya
Yang katanya adalah pengasihan yang abadi
Yang katanya seperti kehangatan mentari, hadirnya abadi
Ada juga yang menyulam namanya di saat terjaga, juga sebelum terlelap
Yang tersenyum, yang bangga, yang memanja padanya
Semuanya bagai formula yang sudah teruji
Tapi selalu mentah dihadapkan padaku
Nyanyian padanya, tidak bisa kulakukan. Lagi.
Seringkali aku bertanya pada dedaunan kering yang tergeletak jatuh di atas tanah
Apakah mereka rindu pada ranting yang menyangganya dulu
Mereka tertawa kecil
Kusadari mereka semakin kering dan tak lagi hijau
Aku mengerti.
Laguku ini ada di ujung ranting, yang merelakan dedaunan itu mengering.

DD
Jakarta, 27 Oktober 2013, 2.28 AM

#TIDAK SEKADAR PATAH
Sayap ini kupastikan tidak patah, ia lumpuh
Jangankan membumbung menyambangi angkasa, merasakannya saja aku tidak bisa
Menjadikanku semakin takut pada angin disekitarku
juga pada dedaunan disela pepohonan
Aku menjadi tersekap dalam nuansa kebatinan, sendirian.
Aku bertanya-tanya tentang ketangguhan, tentang arti dari helaian bulu-bulu yang meruas membalut tubuhku.
Untuk kesekian kali, tidak ada kutemukan jawaban, kecuali aku berjalan.
Mengganti medan yang seharusnya kutempuh
Menggunakan kaki dan bukan sayap
Menapaki daratan dan bukan menyentuh udara diatas sana
Mengubah caraku berpindah adalah caraku bertahan
Tidak dengan terbang, melainkan berjalan
Terhadap ini, tidak satu tarikan nafas pun hadir untuk menentangnya.
Sekalipun dalam hati, aku iri, pada mereka yang mengudara
Dengan sayap yang semakin membesar
Sementara punyaku, hanya benda yang menjadi bagian dari tubuhku
Yang jika dilepas tidak akan memberikan keringanan apapun kecuali mematikan
Karena ia tidak sekadar patah.

DD
Jakarta, 27 Oktober 2013,3.05 AM

#PAPA ITU LUKA

Papa.
Ada getir dan pilu tiap kali menyebut nama itu.
Di batin, di jiwa, di raga, kata itu luka.
Sejauh mana waktu ini menyandingku, luka ini tak kunjung mendangkal.
Malah meradang di kala hujan, di kala dingin, terutama saat gelap.
kadang ingin saja kuhempas cermin itu hingga luluh berantakan
karena tak terima paruhan papa di raut wajahku.
Pernah juga aku membenci nafasku, karena tak nyaman dengan darah yang mengalir di tubuhku.
Lalu semua hanya menyisakan keletihan.
Sesekali rasa yang bernama rindu tidak sungkan menyambangiku
Bertanya kabar tentang sosoknya
Papa yang ada dalam buku cerita, buku bacaan di perpustakaan itu
Aku menjawabnya dengan mencari
Padanya yang kurindukan ada.
Helai demi helai halaman ini menuntunku
Kejalan yang ujungnya tidak ku ketahui, entah luka entah apa yang menunggu disana.
Kuharap aku bisa membuang luka ini, setidaknya sekadar untuk merasa nyaman membacanya.
Jika damai memanggilnya adalah suatu ketidakmungkinan yang pasti
Lalu mengapa aku masih mencari.

Papa itu paruhan jiwaku
Yang kurasakan seperti sebengkak luka
Lalu mengapa aku terus mencarinya?
Di setiap kekhususan saat, terutama saat hujan, saat kedinginan, dan gelap.

DD
Jakarta, 28 Oktober 2013,1.36 AM

#TIDAK KERING, ATAUPUN DINGIN.
Tatapan itu, aku sangat mengenalnya
Sorotan mata itu, selalu mengantarku ke padang pasir dan menyesatkanku.
Dan aku tidak pernah berhenti tersesat.
Haus dan kekeringan menjadi nama tengah yang tidak pernah bisa kuelakkan.

Bentuk dan warna matanya selalu mengawasiku dari atas
Menyapu setiap sahara dengan kerlingannya
Sesekali, ia menjadikan pasir bernyawa, membuat nafasku tersengal dan sesak

Aku sulit mengerti
Mengapa tidak pernah ada hutan diujung sana
Selalu sekadar ilusi, lalu badai pasir kembali datang.

Pasrah sering menuntunku menatap kembali dia
Bertanya-tanya mengapa dia begitu menginginkanku tersesat dan kekeringan
Tidak tahukah dia aku sudah sangat letih berjalan
Menyusuri padang pasir yang tidak kunjung habis
Tidak tahukah dia aku sangat kehausan

Seringkali akhirnya, kututup perjalananku dengan memejamkan mata.
Berusaha mengabaikan tatapan itu.
Selalu berhasil mengubah padang pasir menjadi ruang besar tanpa isi
Kosong.
Membuatku menahan dingin yang amat sangat.

Jika disuruh memilih,
Aku tidak ingin merasa kering atau merasa kedinginan
Sayangnya, tatapan itu selalu mengikutiku
seperti lapisan kulit yang membungkus erat tubuhku
namun, aku hanya bisa berkata, tidak ingin keduanya.

DD
Jakarta, 29 Oktober 2013, 9.16 AM

EFEKTIFITAS PERPU MK DAN RESTORASI KEADILAN PEMILU

Perpu nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan UU MK yang baru saja diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pokoknya hanya memuat ketentuan tentang perubahan rekruitmen hakim MK dan pengawasan MK oleh Komisi Yudisial. Secara rasio legis, tindakan Presiden tersebut dapat dimaknai sebagai upaya penanggulangan segera untuk menjaga wibawa MK sebagai institusi penegak hukum.
Akan tetapi, jika di kontekstualisasikan dengan kasus yang menimpa Hakim Akil Mochtar, penerbitan Perpu ini layak dipertanyakan efektifitasnya karena kasus korupsi Akil memiliki implikasi yang besar. Terutama, mengingat peran MK sebagai satu-satunya penegak hukum pemilu dan juga sebagai pengawal konstitusi.
Tuntutan perbaikan yang muncul tidak sekadar bagaimana meminta pertanggungjawaban atas korupsi yang dilakukan oleh Akil dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa, tetapi bagaimana membenahi kesalahan yang senyatanya tercipta akibat adanya putusan MK yang diputus oleh Akil Mochtar dan hakim MK lainnya yang mungkin memiliki indikasi korupsi.
Dalam perkembangannya pun, publik semakin mempertanyakan objektivitas dan kebenaran materil atas putusan MK khususnya tentang perkara perselisihan hasil pemilu. Hal ini justru melahirkan paradigma baru yang mempertanyakan legitimasi pejabat daerah terpilih yang telah dikuatkan MK melalui putusannya. Kondisi ini, tentu tidak relevan jika diselesaikan dengan menerbitkan sebuah perpu yang hanya berisi instruksi pengawasan terhadap MK.
Mengimplementasikan sebuah Perpu dengan cakupan yang terbatas, justru akan semakin menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap penindakan pelanggaran hukum yang kemudian berkembang pada penguatan sikap skeptis masyarakat terhadap penegakan hukum dan secara khusus terhadap penyelenggaraan pemillu.
Penangkapan Akil Mochtar melalui operasi tangkap tangan menunjukkan indikasi kuat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara teoritis, sekalipun Akil Mochtar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pertanggungjawabannya bersifat pribadi, karena korupsi merupakan delik personal sehingga korupsi yang dilakukannya tidak dapat disangkut-pautkan dengan MK sebagai institusi penjaga konstitusi.
Namun, fakta menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Akil Mochtar dilakukan karena jabatan yang didudukinya, yakni selaku ketua MK merangkap hakim anggota mahkamah konstitusi yang pada saat itu memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan kepentingan ‘pelaku penyuapan’ dalam konteks pilkada.
Dengan kata lain, penyuapan kepada Akil Mochtar tidak akan dilakukan jika yang bersangkutan atas dasar kedudukan dan jabatannya tidak in charge pada perkara yang menentukan menang-kalah-nya pelaku penyuapan. Dengan demikian, posisi Akil Mochtar memiliki pengaruh langsung dalam pembuatan keputusan. Hal ini menjadikan indikasi tindak pidana yang dilakukan Akil Mochtar memiliki sangkut paut dengan kedudukannya sebagai hakim pada Mahkamah Konstitusi, khususnya berkaitan dengan putusan perkara perselisihan hasil pemilukada.
Selain itu, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 28 UU MK, mekanisme pengambilan keputusan perselisihan hasil pemilu sekurang-kurangnya dilakukan oleh panel hakim yang beranggotakan tiga orang hakim untuk selanjutnya dibawa ke sidang pleno untuk diambil putusan. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa terdapat potensi hakim yang sudah disuap berusaha dengan segala daya upaya untuk mempengaruhi keyakinan hakim lainnya sehingga penilaian dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan menjadi tidak lagi objektif atau bahkan melenceng dari fakta yang sudah ditemukan dari hasil pembuktian di persidangan. Dalam kasus Akil, kedudukan dia sebagai ‘ketua’ MK cenderung akan mempunyai pengaruh besar terhadap hasil akhir putusan dalam sidang pleno meskipun putusan akhir secara teoritis dibuat berdasarkan hasil musyarawarah bersama.
Dengan begitu, putusan yang dihasilkan oleh MK justru semakin jauh dari kebenaran materil, keadilan pemilu, dan juga melembagakan birokrasi yang buruk karena mengesahkan kandidat yang curang dan bermain kotor dalam pemilukada untuk menempati jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Disamping itu, kandidat yang akhirnya dikalahkan bisa jadi adalah pihak yang lebih berhak mengisi posisi kandidat terpilih.
Akan menjadi semakin tidak adil bagi masyarakat untuk dipimpin oleh kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memperoleh kemenangan secara curang dengan melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini melakukan penyuapan. Sementara, proses hukum kepada Akil Mochtar hanya sebatas pertanggungjawaban pidana saja, artinya tidak memberikan efek korektif apapun pada putusan yang telah dibuatnya. Begitu juga dengan pengawasan MK, yang diatur dalam Perpu baru, tidak dapat mengubah putusan MK yang telah diambil sebelumnya. Disinilah dijumpai lagi letak kelemahan dari Perpu MK yang baru saja disahkan Presiden SBY.
Sebagai solusnya, penanggulangan yang tepat adalah dengan merestorasi keadilan pemilu sehingga kandidat yang memiliki integritas dapat menempati posisinya sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Restorasi keadilan pemilu dapat dilakukan dengan cara memeriksa kembali perkara perselisihan hasil pemilu yang telah diputus oleh MK, sepanjang perkara tersebut diputus oleh hakim yang diduga kuat memiliki indikasi korupsi.
Secara yuridis, UU MK mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan binding, artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan yang telah dibuatnya. Akan tetapi, apakah peraturan yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan harus dipertahankan?
Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, perlu diingat kembali bahwa hakikatnya hukum itu tidak boleh statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Jangan karena peraturan menentukan tidak bisa, hukum dijadikan alat untuk membiarkan ketidakadilan tumbuh dan mengakar. Harus ada upaya penerapan hukum progresif yang berani keluar dari penafsiran legal formal.
Dalam teori hukum, terdapat upaya hukum luar biasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang disebut Peninjauan Kembali. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, peninjauan kembali adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum.
Salah satu alasan untuk melakukan peninjauan kembali berdasarkan sistem hukum kita adalah adanya novum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) UU nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) untuk perkara pidana, pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana diubah dengan UU nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua UU MA untuk perkara perdata dan pasal 132 UU nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN untuk perkara tata usaha negara.
Novum merupakan suatu keadaan baru yang tidak terungkap pada saat persidangan yang jika terungkap akan mengakibatkan putusannya berbeda dari amar putusan yang ditetapkan. Dari konsep novum tersebut, maka kasus korupsi yang dilakukan Akil Mochtar dapat dijadikan sebagai dasar melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang diputus dengan melibatkan pertimbangannya.
Peninjauan kembali ini merupakan langkah restorasi keadilan pemilu yang dapat memulihkan kepercayaan publik kepada MK, menjaga wibawa MK sebagai penegak hukum keadilan pemilu, sekaligus turut membenahi formasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

sudah dimuat dalam kolon Opini Harian Malut Post tanggal 24 Oktober 2013

http://issuu.com/malutpost/docs/malut_post__24_oktober_2013/16

Putusan MK tidak berlaku surut (non retroaktif)

Ketentuan hukum acara menyatakan putusan MK seharusnya bersifat prospektif. hukum acara MK baik yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan Peraturan MK No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan putusan MK seharusnya bersifat prospektif atau berlaku ke depan. Dalam ketentuan Pasal 58 UU MK menyebutkan ‘Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945’. Sedangkan, Pasal 39 PMK No. 6 Tahun 2005 berbunyi ‘Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum’. Bila mengacu kepada dua pasal tersebut, putusan MK ini seharusnya berlaku prospektif. Ketentuan ini merupakan implementasi dari asas legalitas yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, khususnya pada unsur ketiga yaitu larangan tentang hukum pidana tidak berlaku surut (terugwerkend atau retroaktif). Isi pasal 1 ayat 1 pada frase “…ketentuan peraturan yang telah ada”menunjukkan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan telah berlaku suatu aturan pidana yang melarang perbuatan itu.

Namun, dalam pengujian Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 dan Pasal 212 UU Pemilu Legislatif, MK mengeluarkan putusan yang bersifat retroaktif.  Dalam pengujian UU tersebut, ketua mahkamah konstitusi menilai mengeluarkan putusan yang bersifat retroaktif merupakan diskresi para hakim. Dan lagi pandangan dari ketua mahkamah konstitusi (Mahfud MD.) bila putusan hanya bersifat prospektif, Mahkamah konstitusi khawatir tujuan perlindungan konstitusi tidak akan tercapai.

Jika dikaitkan dengan perkara Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dinyatakan tidak sah sebagai jaksa agung terhitung sejak tanggal 20 oktober 2009, maka putusan Mahkamah konstitusi ini tidak dapat berlaku surut sehingga segala kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan yang dibuat oleh Jaksa Agung, Hendarman Supandji, tidak dapat dibatalkan.

 

9 oktober 2010,

Devi Darmawan

 

Revolusi perilaku sebagai langkah penuntasan reformasi hukum

Thy friend has a friend, and thy friend’s friend has a friend; be discreet.

Reformasi hukum senantiasa berdengung sejak rezim reformasi hingga saat ini, terdapat beberapa hal yang mulai berubah dan lahir sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi hukum demi membenahi kondisi hukum yang ada, diantaranya berbagai lembaga baru muncul, diskriminasi gender mulai diminimalisasi. Akan tetapi bebagai perubahan yang terjadi dalam tataran reformasi hukum tak pernah pergi jauh dari permasalahan keadilan yang membaur menjadi satu disegala bidang. Sejatinya hukum diciptakan dengan tiga tujuan, yaitu untuk kepastian hukum, kemanfaatan social, dan keadilan, menurut sujono sukanto ketiganya harus disenantiasa diselaraskan. Terkait dengan itu bergandengan pula hak keadilan yang dimiliki setiap individu sebagai pribadi kodrati. Hak keadilan sepantasnya melekat dan dapat dinikmati oleh setiao orang tanpa pengecualian. Idealnya ketika diadakan reformasi hukum maka akan memperkuat hak keadilan pada kedudukannya yang harus dihargai oleh setiap pihak manapun, baik pemerintah, aparatur Negara, bahkan warga negara sekalipun. Sejak Indonesia merdeka, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum pernah dijadikan prioritas utama pembangunan dan stabilitas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan akhir empat sila lain Pancasila masih slogan daripada realitas. Cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD’45 seakan menjadi tulisan yang tertuang diatas kertas semata, Apakah kondisi semacam itu yang kita andalkan untuk membangun bangsakini? Kondisi ini diperparah kebudayaan (way of life) yang belum bersemangat mendukung keadilan sosial. Padahal, kebudayaan dapat dikatakan sebagai pondasi kokoh untuk menopang nilai keadilan dan moralitas. Kebudayaan membentuk sikap, sehingga berdaya dorong yang sama kuatnya dengan politik, ekonomi dan hukum. Hukum dan keadilan tak mungkinkberdiriksendiriktanpakdukungankkebudayaan. Bangsa ini dirasa perlu untuk membangun budaya keadilan, atau menjadikan keadilan sebagai budaya bangsa sehingga jika budaya keadilan sudah terbangun maka dengan sendirinya reformasi hukum akan menjadi sesuai dengan harapan dan memberi ruang bagi tujuan hukum untuk hidup di posisi yang semestinya, hal itu dengan sendirinya mereduksi pada hak keadilan yang akan senantiasa terjamin dan dihormati keberlakuannya baik bagi penguasa maupun rakyat biasa. Sejak Negara Indonesia ini berdiri, para penyelenggara negara hanya berkutat pada tataran normatif nilai keadilan baik dari segi formal, segi legal, maupun sekadar prosedur, padahal ada hal lain yang tak kalah harus dipertimbangkan, yaitu substansi keadilan. Substansi keadilan belum melembaga dalam setiap kebijakan public. Substansi keadilan itu adalah, memberi apa yang menjadi hak orang lain, termasuk hak kaumjmiskin. Sekalipun banyak reformasi hukum dan perundang-undangan, manfaatnya belum juga dirasakan masyarakat luas. Kekecewaan terhadap kondisi keadilan dapat kita rasakan, bahkan orang awam sekalipun. Ketidakadilan akhirnya keadaan dimana banyak orang tersisih atau termarjinalkan. Realitanya, penegakan hukum saat ini belum memberikan rasa keadilan pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dalam tataran pemerintahan dan memegang tampuk kekuasaan dengan rakyat. Bandul hukum kembali bergeser kepada arah yang tidak semestinya, hukum yang seharusnya berperan sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum seakan menjadi hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, sering kali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Apabila ingin menjadikan pengadilan sebagai bagian dari memberi keadilan kepada masyarakat, berarti rakyat harus benar-benar merasa bahwa hukum itu memang memberi keadilan yang menjadi output utama, yang akan ditukarkan dengan input motivasi masyarakat yang mengakui pengadilan sebagai struktur penyelesaian persoalan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang baik memerlukan awak pelaksana yang baik, maka reformasi hukum harus dibarengi dengan pendidikan hukum dan pendidikan profesi hukum. Oleh karena itu, tanpa revolusi perilaku, bangsa ini tak mungkin dapat mewujudkan keadilan dan menuntaskan perubahan dalam rangka reformasi hukum, Revolusi perilaku bukanlah suatu perebutan kekuasaan, tetapi merubah diri. Perilaku bagaimanapun lebih penting daripada peraturan-peraturan, hukum dan perundang-undangan.

Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep equality before the law yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus perkosaan yang sifat dan karakteristikanya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda. Bercermin dari hal itu maka masih dapatkah Negara ini dikatakan sebagai Negara hukum?

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni:

“Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap judicial caprice akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan Nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem unutk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.”[1]

Disparitas pemidanaan merupakan permasalahan pada pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari diangkatnya permasalahan tersebut dalam musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan Jawa Timur 1975, Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia di Jakarta Tahun 1992.

Adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum ini juga mendapat tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa:

Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.[2]

Dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat pula dipahami bahwa pendapatnya tersebut adalah salah satu pembenaran bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh Hakim dalam menegakkan hukum.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum eropa continental, yang tidak mengenal sistem presedent. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing disparity of sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.[3]

Sebelum mengulas lebih dalam mengenai problematika disparitas pidana, terlebih dahulu baiknya dipahami mengenai pengertian disparitas pidana, yakni:

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.[4] Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

  1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
  2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
  3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
  4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama[5]

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas pidana erat kaitannya dengan hakikat dari pidana itu sendiri. Pendapat mengenai definisi pidana dari para sarjana yang pernah dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya teori-teori dan kebijakan pidana sebagai berikut:[6]

– Prof. Sudarto

yang dimaksud dengna pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

– Prof. Ruslan Saleh

Pidana adalah reaksi delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu

– Fitzgerald

Pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh pemerintah terhadap suatu pelanggaran atau kesalahan

– H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus:[7]

  1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
  2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana
  3. Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum
  4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
  5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.

– Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang: [8]

  1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
  2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
  3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
  4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup pidana tersebut, oleh Muladi disimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[9]

  1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
  2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
  3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dari kesimpulan tersebut dapatlah kita menerima bahwa pada hakikatnya pidana yang berupa derita memang sepatutnya dijatuhkan pada sesorang yang melakukan tindak pidana yang diatur menurut Undang-Undang. Penjatuhan pidana itu merupakan konsekuensi wajar bagi pelaku tindak pidana, hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil. Akan tetapi jika ditinjau secara ideologis sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern (positivisme school) yang berkembang pada abad ke-19, yakni pidana harus disesuaikan dengan penjahat.[10]

Seperti kata pepatah tidak akan ada asap jika tidak ada api, maka begitu pula yang terjadi dalam hal adanya disparitas pidana yang tumbuh di Indonesia, tentu ada pemicu sehingga terbentuklah disparitas pidana dalam penegakan hukum selama ini.

Menurut muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana
(straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang.

Contoh system alternatif dapat dilihat dari ketentuan pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum- bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita lihat adanya bebarapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (starmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.[11]

Muladi juga menyatakan bahwa disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang social, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran positif akan memidana lebih berat sebab ia beranggapan bahwa pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan. Jadi yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri. Jadi pemidanaan harus sesuai dengan penjahat.

Dengan adanya aliran modern tersebut dimana kepercayaan digantikan oleh masa ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penemuan penemuan ilmu social maupun ilmu ilmu alam, guna menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, maka faktor faktor penyebab disparitas pidana makin banyak. Hal ini disebabkan karena diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan keadaan yang meringankan.[12]

Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin (Sex), residivisme dan umur (age). Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residifis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia (Pasal 486, 487, dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.

Disparitas pemidanaan ini menurut barda nawawi tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.

Jika dilihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut:

  1. Masalah Falsafah Pemidanaan

Dalam KUHP perumusan falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (werking der vergelding). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi.

Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan :[13]

“dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar- dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. “

Dengan adanya perubahan teori pemidanaan yang dianut, prof. sudarto mengatakan, [14]

“MvT ini berlaku juga untuk WvS kita, karena Wvs ini meneladani Wvs Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas hindia belanda sebagai Negara jajahan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan falsafah yang menjadi dasar adalah sama.”

Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neo klasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga schuld strafrecht (hukum pidana kesalahan) yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat itu. Jadi meskipun dalam wvs kita tidak ada pasal yang memberikan pedoman pemberian pidana tetapi dengan adanya penjelasan tersebut diatas maka dapat juga dikatakan ada pedoman yang memberi ukuran kepada hakim dalam menentukan pidana.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ada beberapa bentuk atau macam falsafah atau tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan (aliran klasik) dan berupa pembinaan dan perbaikan terpidana menurut aliran modern.

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), halaman 15-16, tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. … Tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), …; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang disebut terakhir yang paling modern dan popular dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di Indonesia. Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi social bagi pelaku tindak pidana. Hal ini pun telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution yang memutuskan dalam putusan 013/PUU-1/2003, :

Bahwa asas non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif.[15]

Jadi untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

  1. Pedoman Pemidanaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Prof. Sudarto mengatakan[16] bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.[17]

Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan:

“untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut:[18]

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

  1. Kesalahan pembuat
  2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
  3. Cara melakukan tindak pidana
  4. Sikap batin pembuat
  5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
  6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
  7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
  8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
  1. Masalah Patokan Pidana

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

Senator Edward M. Kennedy, seperti yang dikutip Eddy Djunaedy[19] mengatakan bahwa dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.

Maksud dari patokan pemidanaan menurut Edward M. Kennedy adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asal saja dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.

  1. Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri

– Faktor eksternal Yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada UU

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4)nya diatur bahwa pidana penjara selam waktu tertentu sekali sekali tidak boelh melebihi dua puluh tahun. Demikan pula dengan halnya pidana kurungan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia digani dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

– Faktor Internal yang bersumber dari diri hakim sendiri

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.[20]

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:[21]

  1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
  2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
  3. Mendorong terjadinya tindak pidana
  4. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Dari pandangan Edward M. Kennedy tersebut dapatlah kita ketahui bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

  1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
  2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar. [22]

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional.[23]

Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupaka bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya upaya dalam rangka meminimalisasi dispatitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.[24]

Sehubungan dengan ini hazewinkel suringa dan remmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu dusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (consistency of sentence). Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy-“ Not making sentence equal, but in making sentencing philosiophies agree” (bukan memjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi).[25]

[1] Muladi-Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984, hal. 54

[2] Harkristuti Harkrsnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta:KHN,2003) hal.28.

[3] Muladi, “Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya”, Bandung: Alumni, hal. 52.

[4] Muladi-Barda Nawawi Arief, op.cit, hal.52.

[5] Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

[6] Muladi, op.cit, hal. 2

[7] Ibid, hal. 2

[8] Ibid, hal.2

[9] Ibid, hal. 23

[10] Ibid, hal. 58

[11] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, bandung: Alumni, 1977, hal. 61

[12] Muladi-Arief, op.cit, hal 60

[13] Eddy Djunaedy, Beberapa pedoman pemidanaan dan pengamatan narapidana: tanpa penerbit, tanpa tahun, Hal. 7

[14] Ibid, hal 7

[15] Todung Mulya Lubis, Kontroversi Hukuman Mati, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009, 63

[16] Eddy Djunaedi, Op.cit, hal. 9

[17] Ibid, hal. 20

[18] Muladi-Arief, op.cit, hal. 68

[19] Ibid, hal. 68

[20] Gregorius Aryadi, “Putusan Hakim dalam Perkara Pidana” (Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), Op. cit, hal.33

[21] Barda Nawawi Arief, op.cit, hal. 8

[22] Oemar Seno Adji, “Hukum-hukum pidana”, (Jakarta-Erlangga, 1984), hal 28-29

[23] Nurul Widiasih (Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar lampung). Tesis Jakarta, juli 2009

[24] Muladi, Op.cit, hal.8-9.

[25]Oemar Senoadji, Op.cit, hal 24


Eksistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH)

Mafia merupakan kata yang tidak asing lagi dan cukup populer sejak awal tahun 2009. Secara harfiah mafia berarti perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (criminal)[2]. Perkumpulan tersebut mengindikasikan bahwa di dalamnya terdapat beberapa orang yang bersekutu dengan tujuan yang sama yaitu menambah pundi kekayaan. Oleh karena itu, mafia hanya mementingkan kepentingan bagi golongannya saja yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk mencapai tujuannya tanpa mempedulikan kepentingan pihak di luar golongannya.

Akan tetetapi menurut istilah Satjipto Raharjo, mafia hukum atau disebut mafia peradilan sebenarnya sudah mulai dikenal setidaknya sejak 30 tahun yang lalu. Istilah ini setara dengan terminologi judicial corruption yang dikenal di negara-negara barat untuk menjelaskan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dalam sistem peradilan. Hingga saat ini belum ada definisi yang disepakati bersama tentang istilah mafia peradilan hukum atau mafia peradilan. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) mendefinisikan mafia peradilan sebagai perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.[3] Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dalam hal ini pun telah mendefinisikan mafia hukum sebagai semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada (selanjutnya akan digunakan istilah mafia peradilan).

Kejahatan oleh mafia bisa disebut juga sebagai Kejahatan Lunak atau Soft Crime. Mereka tidak bermain kejahatan seperti membunuh atau menyiksa, tetapi melakukan kejahatan yang merugikan Rakyat Indonesia. Perkumpulan mafia yang paling terkenal di Indonesia saat ini disebut mafia peradilan yang didalamnya mencakup mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai. Bahkan, ada yang menyamakan antara mafia peradilan dengan mafia peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa para mafia tersebut memang dimungkinkan bersinergi dalam melakukan kejahatan yang dapat dilihat dalam kasus Gayus Tambunan. Dalam kasus tersebut, didalamnya terdapat mafia yang bersinergi antara lain mafia peradilan, mafia pajak dan mafia korupsi.

Buruknya proses penanganan hukum di institusi yudikatif menjadikan penggunaan nama mafia peradilan, kepada institusi peradilan maupun kepada sekelompok orang yang ada di lembaga hukum serta kepada setiap orang yang melakukan semua tindakan baik secara perorangan ataupun berkelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik di instansi peradilan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, menjadi biasa dan dapat diterima oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi Indonesia saat ini adalah lembaga penegakan hukum dan pengadilan bukan merupakan jawaban untuk memastikan adanya penegakan hukum dan keadilan, namun menjadi salah satu permasalahan tersendiri.

Proses penegakan hukum diselimuti oleh praktik KKN, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dan sebagainya yang dikenal dengan istilah mafia peradilan atau mafia peradilan. Meski upaya memerangi KKN di lembaga penegak hukum telah dimulai sejak lebih dari tiga dasawarsa yang lalu, namun proses tersebut masih jauh dari selesai, Praktik Mafia peradilan terjadi di sepanjang proses penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan,penuntutan, pengadilan sampai dengan proses di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu Selain adanya KPK diperlukan suatu lembaga lain yang bertugas khusus untuk memberantas mafia peradilan.

Praktik mafia peradilan terjadi di sepanjang proses penegakan hukum dari hulu sampai ke hilir yaitu mulai dari proses penyidikan hingga proses pemasyarakatan. Praktik mafia peradilan melibatkan anggota korps penegak hukum dan hakim. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2002 yang dilakukan di 6 wilayah di Indonesia secara detail telah mengklasifikasikan tahapan dan pihak yang terlibat serta modus mafia peradilan. Pada lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sebagai contoh, praktik tersebut meliputi permainan status penahanan, penggelapan perkara, permintaan uang jasa atau operasional untuk menindaklanjuti laporan yang masuk, komersialisasi upaya paksa (penahanan dan penyitaan), rekayasa berita acara pemeriksaan dan jual-beli Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan (SP3). Di pengadilan praktik mafia peradilan meliputi jual beli vonis, penentuan majelis hakim yang mau bekerjasama dengan salah satu pihak, rekayasa berita acara persidangan, sampai penundaan eksekusi. Di LP, praktik yang umum terjadi adalah pemberian fasilitas di luar ketentuan bagi Narapidana atau Terdakwa yang mampu membayar, pemberian “ijin” keluar rumah tahanan dengan meminta imbalan, dan seterusnya.[4]

Pemberitaan di media membuat masyarakat menaruh perhatian pada keberadaan mafia peradilan. Seiring dengan pemberitaan tersebut dengan dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum maka setidaknya kita dapat sedikit bernapas lega karena dengan dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) maka sudah ada tim ad hoc untuk memberantas mafia peradilan.

Dalam mafia peradilan, pemainnya memang tidak hanya hakim, tetapi juga dimainkan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pencari keadilan, pengacara, jaksa, polisi, ataupun panitera. Seperti lazimnya mafia meskipun dalam hal ini tidak sama persis dengan organisasi mafia tetapi hampir setiap pihak tersebut mampu menjaga privacy mereka sehingga dapat ditutupi dengan begitu rapi.

Sistem peradilan yang didalamnya terdapat mafia peradilan akan menggangu konsep rule of law dimana penegakan hukum tidak akan berjalan efektif apabila masih ada mafia peradilan yang berusaha untuk menyimpangi ketentuan hukum yang ada demi kepentingan golongannya. Untuk itu pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) oleh Pemerintah untuk memberantas mafia peradilan adalah suatu alternatif solusi yang cukup tepat diaplikasikan demi terselenggaranya penegakkan hukum di Indonesia. Akan tetetapi, seperti yang dikemukakan oleh Komisi III DPR RI, paham yang berkembang saat ini mengatakan bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) tidak bekerja seperti yang diharapkan, sehingga pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) sebagai tim ad hoc pemberantasan mafia hukum tidak relevan dengan kondisi yang ada karena melihat kenyataan mengenai angka pengaduan dari masyarakat yang hingga kini sebagian besar belum ditindaklanjuti.

Terkait upaya Petisi 28 mengajukan uji materi Keppres No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Mahkamah Agung dan juga tanggapan dari Komisi III DPR tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan pembubaran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) karena sebagai lembaga yang baru dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) tentu diberikan kewenangan khusus untuk memberantas mafia peradilan yang tidak dimiliki oleh institusi manapun sehingga keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) masih diperlukan. Lagi pula, Satgas Pemberantasan Mafia peradilan pun hingga kini dapatlah dinilai cukup bekerja sesuai kewenangannya, salah satu implementasi kewenangannya adalah dengan membuka kasus vincent ‘Asian Agri’. Hingga 30 Maret 2010 Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) telah dan sedang menindaklanjuti 381 pengaduan yang masuk serta beberapa kasus lain berdasarkan temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dengan berkoordinasi penuh dengan lembaga-lembaga terkait.[5] hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) telah cukup bekerja sesuai amanah yang diberikan padanya.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang dibentuk dengan Keppres nomor 37 tahun 2009 ini bertugas dengan cara melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya Pemberantasan Mafia Hukum dapat berjalan efektif dengan kewenangan untuk :

  1. bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan lembaga negara lainnya dalam upaya Pemberantasan Mafia Hukum;
  2. melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.[6]

Dari kewenangan yang diberikan dalam Keppres 37 tahun 2009 tersebut memang masih terdapat hal yang sangat umum sehingga diperlukan peraturan pelaksana guna memperjelas hal hal yang menjadi ruang lingkup dari kewenangan dalam tubuh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan bagi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dalam hal pelaksanaan kewenangannya dalam rangka Pemberantasan Mafia Hukum.

Efektifitas sebuah lembaga amat bergantung pada kewenangan yang diberikan. Keterbatasan yang diberikan ini yang menjadi pondasi bagi suatu lembaga untuk bertindak. Oleh sebab itu, seharusnya diatur peraturan pelaksana dari keputusan presiden nomor 37 tahun 2009. Regulasi mengenai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) diharapkan tidak mengutamakan prosedur saja, tetapi juga lebih kepada substantifnya.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) serupa dengan pembentukan KPK, meskipun keduanya dibentuk dengan jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dibentuk berdasarkan Keppres nomor 37 tahun 2009 oleh Pemerintah, sedangkan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Dalam catatan kasus di pengadilan, kasus Endin Wahyudin merupakan satu register perkara dari ribuan perkara yang masuk ke pengadilan yang merupakan sebuah sejarah kelam Institusi Peradilan. Kasus Tersebut merupakan pemicu dibentuknya KPK sebagai tim pemberantas korupsi akibat dari dihapuskannya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) oleh MA dengan alasan bahwa PP 19 tahun 2000 tidak sah dan dinyatakan tidak berlaku.

Hingga saat ini KPK tetap eksis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dapat dilihat dari banyak pula perkara yang diselesaikan oleh KPK, berkaca dari itu sudah selayaknya kita menaruh kepercayaan pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) untuk turut pula menyelesaikan perkara guna memberantas mafia peradilan yang ada untuk turut serta mendorong tumbuhnya penegakkan hukum yang progressif.

Praktek Penegakkan hukum sekarang ini berdasarkan pada tipe liberal, dimana mengutamakan dan menjunjung tinggi kemerdekaan individu. Terlebih dengan munculnya Negara modern dengan kekuasaannya yang hegemonial, maka hukum bertugas untuk melindungi manusia berhadapan dengan kekuasaan Negara tersebut. Tugas penting dari hukum tipe liberal adalah melindungi kebebasan dan kemerdekaan manusia. Dengan demikian maka prosedur menjadi tidak kalah penting dari pada pengaturan secara substansial. Bahkan penekanan prosedur dapat mengalahkan subsatansi sehingga dapat menyingkirkan keadilan itu sendiri, misalnya terjadi pada kasus O.J. Simpson yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan penekanan terhadap aspek cacat-cacat dalam prosedur penanganan perkaranya. Oleh karena itu diperlukan suatu penegakkan hukum progresif dimana penegakan hukumnya diusahakan tidak menempuh cara liberal.[7]

Inti dari penegakan hukum progresif adalah tidak mengesampingkan kepentingan bangsa dan Negara tidak dikesampingkan begitu saja demi untuk mempertahankan aturan, doktrin, dan asas yang melindungi kebebasan dan kemerdekaan individu.[8] Pengagungan terhadap hal hal tersebut dapat menimbulkan demoralisasi hukum, dimana moralitas dikalahkan oleh prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaca dari realitas yang ada seperti Kasus Endin Wahyudin, Gayus Tambunan, maka agenda besar Pemberantasan Mafia Hukum menunjukkan tidak hanya diperlukan UU yang mengatur Pemberantasan Mafia Hukum yang bersifat non-liberal, tetapi juga dibutuhkan komitmen dari para penegak hukum secara keseluruhan demi tegaknya hukum progresif. Dalam hal ini polisi, jaksa, dan juga penyelenggara peradilan sendiri yakni hakim berkewajiban memberantas mafia peradilan di jenjang yang paling bawah yang terdekat dengan masyarakat karena pengadilan merupakan rumah bagi penegakkan peradilan sekaligus sebagai benteng terakhir pencarian dan penemuan keadilan bagi masyarakat.

Berkaitan pula dengan penegakan hukum progresif yang berlawanan dengan kultur liberal maka penegakan hukum progresif memiliki bersemangat untuk menyatukan jaksa, hakim, dan advokat dalam kesatuan tekad dan determinasi dalam usaha mengalahkan dan memberantas mafia peradilan. Hal ini pun didukung dengan adanya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang tentunya lebih bersifat anti-liberal demi keadilan.

[1] Oleh Devi Darmawan

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[3] Siti Aminah, Katakan Tidak: Panduan Melawan Mafia Peradilan (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Jawa Tengah, 2006),  hal. 5.

[4] Wasingatu Zakiyah, et.al. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, (Jakarta, Indonesian

Corruption Watch, 2002).

[5] http://www.Satgas-pmh.go.id/Satgaspmhdev/?q=node/41, diunduh pada tanggal 2 agustus 2010

[6] http://www.Satgas-pmh.go.id/Satgaspmhdev/?q=node/18, diunduh pada tanggal 2 agustus 2010

[7] Mafia Peradilan:catatan kasus Endin Wahyudin (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2004), hal. 47.

[8] Ibid.


To have the power of forgetting, for the time, self, friends, interests, relationship; and to think of doing right toward another, a stranger, an enemy, perhaps, is to have that which men can share only with the angels, and with Him who is above men and angels. [David Dudley Field, speech, Mar. 18, 1876]